PeluangNews, Jakarta-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menyelesaikan 100 kasus mafia tanah sepanjang 2026 dengan menetapkan 151 tersangka. Dari penanganan tersebut, negara berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 110 juta meter persegi dengan nilai mencapai Rp5,77 triliun.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemberantasan mafia tanah sekaligus membangun sistem pertanahan yang lebih transparan, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku. Lebih dari itu, penegakan hukum harus mampu mencegah kejahatan serupa terulang.
Hal tersebut disampaikan Iljas saat membacakan pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.
Menurut dia, terdapat tiga langkah penting yang perlu diperkuat setelah pelaksanaan rakor tersebut. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi modus kejahatan sekaligus kelemahan sistem.
Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan pertanahan. Langkah ini mencakup pengembangan data yang akurat, penerapan sistem transparan dan akuntabel, serta digitalisasi untuk meningkatkan keamanan data dan memperkuat jejak audit.
Digitalisasi juga diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sehingga celah penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan pertanahan dapat diminimalkan.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam penanganan perkara. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian kasus sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana pertanahan.
Iljas mengapresiasi kerja sama ketiga institusi yang telah berlangsung selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut. Dia berharap kolaborasi itu semakin efektif dalam menghadapi berbagai modus kejahatan pertanahan.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan mengungkapkan, target operasi (TO) Satgas Anti-Mafia Tanah pada 2026 mencapai 120 kasus. Dari target tersebut, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan penetapan 151 tersangka.
Selain penetapan tersangka, penanganan kasus tersebut berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464 atau sekitar Rp5,77 triliun.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” pungkas Hendra.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berlangsung selama dua hari, pada 12-13 November 2026, dan diikuti 414 peserta. Mereka terdiri atas perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso.
Melalui penguatan koordinasi penegakan hukum, pembenahan tata kelola, dan peningkatan integritas pelayanan, ATR/BPN berharap pemberantasan mafia tanah tidak hanya menghasilkan penindakan, tetapi juga menciptakan sistem pertanahan yang semakin kuat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
