Oleh: Edy Mulyadi
SKENARIO terburuk bagi dompet rakyat akhirnya resmi terjadi. Kamis siang, 12 November 2026, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) resmi dibatalkan.
Menurut Anggota Komisi II DPR sekaligus pengusul HMP, Muhammad Khozin, proses pemakzulan tidak lagi relevan dilanjutkan. Alasannya? Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sudah diterima oleh MPR pada hari yang sama. Proses pengesahan secara konstitusional kini sedang berjalan.
Secara politik, badai mungkin mereda. Tapi tunggu dulu. Ternyata, politik bukan cuma soal pasal-pasal hukum atau meredam kegaduhan. Politik juga soal duit rakyat di APBN. Soal anggaran negara. Soal keringat pajak yang Anda bayar tiap bulan.
Beberapa hari lalu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melempar analisis tajam yang bikin dahi mengerut. Lewat akun X-nya, dia mengajukan pertanyaan nakal: untung mana buat negara, Gibran mundur sukarela atau dimakzulkan oleh DPR? Said sendiri memilih sebaiknya Gibran dimakzulkan. Alasannya, negara tidak akan dibebani anggaran untuk berbagai biaya hidup dan fasilitas super nyaman mantan Wapres. Seumur hidup!
Rapat paripurna bahas HMP batal. Jalan pengunduran diri Gibran ke MPR berlangsung mulus. Dengan demikian, kalkulasi Said Didu tentang berbagai ongkos itu kini berubah menjadi kenyataan pahit bagi APBN kita.
Banjir Fasilitas Supermewah
Teriakan publik agar pengunduran diri Gibran ditolak, makin kencang saja. Pada umumnya semua bermuara pada beban keuangan yang harus ditanggung negara jika Gibran tidak dimundurkan. Sedangkan aspek moral dan etika Wapres nyaris tak terdengar disuarakan.
Banyak orang mengira kalau seorang Wakil Presiden mundur di tengah jalan, dia pulang kampung sebagai warga biasa. Salah besar. Menurut undang-undang, karena MPR memproses pengunduran dirinya atas kemauan sendiri, status hukum Gibran adalah “berhenti dengan hormat”. Dan undang-undang kita sangat memanjakan mantan pejabat. Begitu pengesahan di MPR ketok palu, fasilitas mewah dan supernyaman langsung membanjirinya. Seumur hidup!
Ada sejumlah UU dan aturan yang memberi berbagai fasilitas superwah kepada mantan presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014, hingga PMK Nomor 120/PMK.06/2022 menyebut dengan gamblang soal ini.
Kini, mari kita ambil kertas, pulpen, dan kalkulator. Mari kita hitung perkiraan kasar nominal kas negara yang wajib digelontorkan untuk membiayai fasilitas seumur hidup mantan Wakil Presiden yang mundur terhormat ini. Hati-hati. Angkanya bisa bikin para pembayar pajak terperangah.
Mari kita rincikan daftarnya dari komponen yang paling mudah dihitung. Pertama, uang pensiun pokok. Sesuai aturan PP Nomor 75 Tahun 2000, mantan Wapres berhak atas 100% gaji pokok terakhir sebesar Rp20.160.000 per bulan. Setahun? Negara keluar Rp241,9 juta. Ingat, ini baru uang saku pokok bulanan seumur hidup, belum fasilitas lainnya.
Komponen kedua, jatah rumah pensiun dari negara. Berdasarkan aturan terbaru, mantan Wapres berhak mendapatkan tanah dan bangunan maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta. Batasan harga maksimal Rp20 miliar dalam aturan lama sudah dicabut. Artinya, negara membelikan rumah sesuai harga pasar di kawasan elite Jakarta.
Saat pensiun, Jokowi menghadiahi dirinya dengan lahan seluas 12.000 meter persegi. Ini menjadikannya rumah pensiun terluas untuk mantan presiden. Lokasinya di Jl. Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berada di lokasi strategis dekat perbatasan Kota Solo. Dekat dengan Bandara Adi Soemarmo. Dikelilingi tembok pembatas setinggi kurang lebih 3 meter. Menurut Kades Blulukan, harga tanah di kawasan tersebut saat diserahkan diperkirakan Rp15 juta per meter persegi. Artinya, lahannya saja sudah bernilai Rp180 miliar. Belum termasuk isinya.
Sekarang untuk Gibran. Ambil contoh rumah pensiun menteri atau wapres di kawasan Widya Chandra atau Menteng. Nilainya ditaksir minimal Rp60 miliar hingga Rp100 miliar. Biaya ini keluar sekali di awal. Tapi nilainya fantastis.
Komponen ketiga adalah biaya operasional rumah tangga. Berdasarkan Pasal 7 UU 7/1978, tagihan listrik, air bersih, hingga telepon rumah mantan presiden dan Wapres sepenuhnya dibayar oleh APBN. Untuk rumah seluas 1.500 meter persegi dengan sistem pengamanan berlapis, AC yang menyala 24 jam, dan lampu-lampu eksterior, biaya utilitas ini tidak mungkin murah. Angka kasarnya bisa mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta per bulan. Setahun jadi sekitar Rp600 juta.
Komponen keempat adalah jaminan kesehatan all-in seumur hidup untuk mantan Wapres beserta seluruh anggota keluarganya. Berdasarkan data klaim perawatan VVIP pejabat negara, anggaran premi atau medical check-up plus pengobatan berkala yang ditanggung negara rata-rata dianggarkan minimal Rp300 juta hingga Rp500 juta per tahun per orang. Kalau Gibran punya satu istri dan dua anak saja, maka setahun mencapai Rp2 miliar.
Komponen kelima, ini yang paling mahal: operasional pengamanan Paspampres Grup D. Menjaga mantan Wapres itu butuh personel yang dibagi dalam beberapa shift 24 jam. Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2013, total personel Paspampres yang dikerahkan bisa mencapai puluhan orang untuk pengamanan berlapis 24 jam. Katakanlah ada 50 personel total dengan 8 orang melekat setiap hari. Hitung gaji pokok mereka, tunjangan kinerja militer, biaya operasional, uang makan, hingga uang saku operasional pengawalan. Secara total operasional pengamanan VVIP mantan Wapres dan keluarganya bisa menelan biaya minimal Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar per tahun.
Mari kita total pengeluaran rutin tahunannya (di luar harga rumah di awal):
• Pensiun pokok: Rp241,9 juta
• Listrik, air, telepon: Rp600 juta
• Biaya kesehatan keluarga: Rp2 miliar
• Operasional Paspampres: Rp5 miliar
• Total pengeluaran rutin: ± Rp7,841 miliar per tahun!
Sekarang masukkan logika simulasi umur Said Didu. Gibran saat ini baru berusia sekitar 39 tahun. Jika diberi umur panjang oleh Allah hingga 80 tahun, artinya negara harus membayar pengeluaran rutin ini selama 41 tahun ke depan!
Mari kita kalikan: Rp7,841 miliar x 41 tahun = Rp321,481 miliar! Ditambah dengan pengadaan rumah mewah di awal sebesar Rp80 miliar. Total jenderal kas negara yang harus keluar untuk membiayai satu orang mantan Wapres hasil mundur sukarela mencapai Rp400 miliar lebih!
Ironi Rp400 Miliar dan Penelikung MK
Bayangkan, uang rakyat Rp400 miliar lebih harus tersedot hanya untuk memfasilitasi seorang yang cuma menduduki kursi Wapres selama 2 tahun. Dua tahun menjabat, empat dekade bergelimang fasilitas APBN.
Rp400 miliar lebih untuk anak haram konstitusi yang naik dengan menelikung Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk Bocil yang menipu rakyat dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA abal-abal. Rp400 miliar buat Wapres dengan kapasitas dan kapabilitas jauh di bawah banderol. Dengan rekam jejak digital mesum dan jahat kepada banyak pihak, termasuk terhadap Prabowo dan keluarganya.
Adilkah semua itu buat buruh, tani, nelayan, dan rakyat berprofesi lainnya? Rakyat yang seharian memeras keringat agar dia dan keluarganya bisa makan di hari yang sama? Rakyat kecil yang masih juga harus bekerja ekstra keras demi bisa membayar aneka pajak.
Di sinilah letak ironinya. Andai saja DPR kemarin tidak buru-buru membatalkan paripurna untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Andai saja mereka tetap menggolkan pemakzulan alias pemberhentian tidak dengan hormat. Andaikata para wakil rakyat itu lebih luas dan arif pikirannya, tentu cerita beban keuangan APBN ke depan akan jauh berbeda.
Secara regulasi tata negara, pejabat yang diberhentikan tidak dengan hormat otomatis kehilangan seluruh haknya. Dia tidak dapat pensiun pokok, jatah rumah puluhan miliar, hingga pengawalan Paspampres seumur hidup. Negara bisa menghemat ratusan miliar rupiah.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran oleh MPR dan batalnya rapat paripurna DPR kemarin, jalan “pensiun dini super mewah” itu kini terbuka lebar di depan mata.
Gibran memang turun takhta. Tapi rakyatlah yang kini harus bersiap mencicil “uang damai” ratusan miliar rupiah hingga empat dekade ke depan. Selamat datang di republik yang selalu murah hati kepada mantan penguasanya. Tak peduli apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Tak peduli apakah dia pejabat atau sejatinya penjahat! [*]
[Penulis adalah wartawan senior]
