PeluangNews, Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri fintech lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui penguatan keamanan siber dan etika penagihan.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan digital sekaligus memastikan pelindungan konsumen dalam layanan pendanaan berbasis teknologi.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara fintech lending perlu mengubah pendekatan keamanan digital. Industri tidak cukup hanya membangun sistem pertahanan untuk mencegah serangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Menurut dia, pedoman tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara LPBBTI dalam memperkuat sistem keamanan dan ketahanan siber. Terdapat lima aspek utama yang diatur, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyediakan instrumen penilaian mandiri atau self-assessment untuk membantu penyelenggara mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, hingga menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapan pedoman tersebut dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan siber tidak bisa hanya dibebankan kepada divisi teknologi informasi. Penguatan sistem tersebut harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menilai ancaman siber kini telah berkembang menjadi risiko bisnis yang dapat berdampak luas terhadap perusahaan.
Serangan siber tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu operasional, merusak reputasi, hingga mengancam keberlangsungan usaha. Karena itu, kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI tersebut disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Di sisi lain, OJK juga memperkuat aspek pelindungan konsumen melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Komitmen ini diarahkan untuk memastikan praktik penagihan pinjaman berjalan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
Agusman menegaskan, penyelenggara harus memastikan seluruh proses penagihan tidak melanggar hak konsumen, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan menghindari tindakan intimidasi maupun kekerasan.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Melalui dua langkah tersebut, OJK berharap industri fintech lending tidak hanya tumbuh dari sisi penyaluran pendanaan, tetapi juga didukung sistem keamanan digital yang kuat dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Penguatan tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, serta etika penagihan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan.
