PeluangNews, Jakarta-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai transaksi program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor) mencapai US$360 juta sepanjang Januari-September 2026.
Capaian tersebut melonjak dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang sebesar US$134,8 juta, sekaligus menunjukkan besarnya potensi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar internasional.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, keberhasilan program perdagangan, termasuk perluasan akses pasar ekspor bagi UMKM, perlu didukung keterbukaan informasi publik agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kemendag di Jakarta, Rabu (12/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Menurut Budi, keterbukaan informasi tidak sekadar menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membangun komunikasi dua arah sehingga pemerintah dapat memperoleh respons dan masukan dari publik.
“Ketika pemerintah menyampaikan informasi, juga harus ada respons dari masyarakat. Pendekatan komunikasi dua arah tersebut sejalan dengan arah kebijakan utama Kemendag dalam tiga program prioritas, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, serta Dari Lokal untuk Global,” ujarnya.
Ketiga program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perdagangan nasional dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, industri, UMKM, hingga konsumen.
Dalam program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag berupaya mengoptimalkan besarnya pasar domestik sebagai peluang bagi produk lokal untuk tumbuh. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem perdagangan mulai dari produksi, distribusi, akses pasar, perlindungan konsumen, hingga peningkatan daya beli masyarakat.
Sementara itu, program Perluasan Pasar Ekspor dijalankan melalui peningkatan kerja sama dan perjanjian perdagangan dengan negara mitra. Kemendag juga mendorong pemanfaatan fasilitas perdagangan agar pelaku usaha dapat menikmati keuntungan dari perjanjian yang telah berlaku.
Salah satu fasilitas yang dikembangkan adalah pemanfaatan tarif preferensi melalui Surat Keterangan Asal (SKA) otomatis. Sistem terintegrasi tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi dan memanfaatkan fasilitas tarif sesuai perjanjian perdagangan tanpa harus menghitung secara manual besaran tarif preferensi.
Adapun program Dari Lokal untuk Global difokuskan pada penguatan akses pasar produk lokal dan UMKM melalui empat klaster, yakni UMKM BISA Ekspor, Desa BISA Ekspor, Kemitraan UMKM, dan Campuspreneur.
Budi menjelaskan, UMKM BISA Ekspor memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mulai dari identifikasi produk potensial, penjajakan dengan calon pembeli, pendampingan presentasi bisnis, hingga dukungan penerjemahan untuk memperluas peluang transaksi internasional.
Kemendag juga mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan UMKM dan perluasan akses ekspor. Sebagian besar pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan tersebut merupakan perempuan.
Untuk meningkatkan daya saing produk, Kemendag mendorong keterlibatan pembina dan agregator dari dinas, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya. Mereka bertugas membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar ekspor, serta membangun jejaring pasar internasional.
Di sektor pendidikan, program Campuspreneur telah terlaksana melalui kerja sama dengan 27 perguruan tinggi. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan dan ekspor sekaligus menghubungkan mahasiswa dengan jaringan pembeli internasional melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Bahkan, sebanyak 20 perguruan tinggi peserta Campuspreneur turut mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 dan mencatatkan potensi transaksi sebesar US$24,5 juta.
Di sisi lain, Kemendag terus memperluas jangkauan pelayanan informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital dan podcast. Langkah ini dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengetahui serta memanfaatkan berbagai program dan fasilitas perdagangan.
Sepanjang Januari-Oktober 2026, Kemendag menerima 25.607 permohonan informasi publik. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan 2025 sebanyak 38.248 permohonan dan 2024 yang mencapai 52.631 permohonan.
Budi menilai, penurunan jumlah permohonan tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa penyediaan informasi secara proaktif melalui berbagai saluran komunikasi semakin menjangkau masyarakat.
“Namun, yang terpenting adalah bagaimana informasi tersebut benar-benar mudah diakses, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Untuk memperkuat pelayanan, Kemendag mengembangkan aplikasi pusat bantuan terintegrasi HERO. Hingga Oktober 2026, aplikasi tersebut telah menyelesaikan 82.582 tiket dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 4,9.
Selain itu, pelayanan informasi juga dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SP4N-LAPOR!, situs web, media sosial, dan podcast.
Kemendag turut meningkatkan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2026, penyediaan juru bahasa isyarat, serta pengembangan fitur aksesibilitas pada kanal informasi digital.
Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, Kemendag menjalani uji publik oleh tiga panelis, yakni Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidha, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, serta Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017-2022 Gede Narayana.
Sebelumnya, Kemendag meraih penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Kemendag memperoleh nilai 98,79 dan menempati peringkat pertama dari 48 kementerian yang dievaluasi.
Capaian tersebut sekaligus memperpanjang keberhasilan Kemendag mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.
