PeluangNews, Jakarta– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung penanganan darurat tanah longsor di Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain mengantisipasi longsor susulan, langkah penanganan difokuskan untuk mencegah luapan air yang mengancam permukiman warga di sekitar lokasi.
Longsor yang terjadi pada Selasa (10/11/2026) tersebut menyebabkan tanggul penahan tanah di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan roboh. Kerusakan tanggul tercatat sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi mencapai 6 meter.
Material longsoran juga menutup sebagian aliran Saluran PHB Poltangan sehingga mempersempit kapasitas aliran air. Kondisi tersebut memicu potensi luapan air dari hulu ke permukiman warga yang berada di elevasi lebih rendah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya berkomitmen mendukung penanganan bencana sekaligus pemulihan infrastruktur yang terdampak. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga mengurangi risiko kejadian serupa di kemudian hari.
“Kementerian PU terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Dody dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Ahmad Victor Samodra menjelaskan, longsor dipicu sejumlah faktor, mulai dari tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, hingga pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan.
Menurut dia, kondisi tersebut juga menimbulkan risiko longsor lanjutan serta kerusakan akses jalan warga di sekitar lokasi kejadian.
Sebagai langkah awal, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan telah memasang terpal untuk melindungi area longsoran. Sementara itu, BBWS Ciliwung Cisadane memobilisasi material berupa sandbag untuk mendukung pengamanan sementara.
BBWS juga menyiapkan rencana perlindungan pada kaki tebing menggunakan cerucuk dan sandbag. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan akses menuju lokasi serta kondisi lapangan.
Untuk penanganan jangka panjang, diperlukan penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengingat saluran tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Kementerian PU melalui BBWS Ciliwung Cisadane terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko longsor susulan, menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air, serta melindungi keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
