PEMERINTAH mengumumkan kabar baik pada Kamis (22/10/2026). Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada semester I 2026. Di tengah ekonomi global yang hanya diproyeksi tumbuh 3,1% oleh IMF, angka Indonesia terlihat kokoh.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut fondasi domestik solid. Realisasi investasi tembus Rp1.010,6 triliun. Pengangguran turun jadi 7,22 juta orang, kemiskinan turun jadi 8,07% atau 22,93 juta orang. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta.
Di atas kertas, ini prestasi. Kuartal I tumbuh 5,61%, kuartal II 5,29%. Di atas 5% selama dua kuartal berturut-turut bukan hal mudah di tengah tekanan geopolitik dan inflasi global 4,7%.
Namun di hari yang sama, data lain berbicara berbeda. Survei nasional Poltracking Indonesia periode 30 September – 7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran stagnan di 55,3%. Kepercayaan masih 64,8%, tapi di bidang ekonomi, kepuasan hanya 36,8%. Sebanyak 57,8% menyatakan tidak puas.
Lebih jujur lagi, 58,6% responden mengaku harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir. Hanya 31,3% yang menilai pemerintah berhasil mengendalikan harga sembako. Penciptaan lapangan kerja hanya dinilai berhasil oleh 33,3% responden.
Ini kontras yang tidak bisa diabaikan. Ekonomi tumbuh, tapi dompet rakyat menipis.
Di mana letak masalahnya? Salah satunya ada pada distribusi pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan 5,45% ditopang investasi besar dan proyek padat modal. Sementara di pasar, harga telur dan ayam yang menjadi protein utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut terkerek.
Di Samarinda dan berbagai daerah, harga telur sempat menembus Rp28 ribu per kilogram pada Agustus-September lalu. Peternak mengaku pasokan tersedot untuk kebutuhan 3.000 SPPG yang beroperasi. Di satu sisi program MBG membantu 22,93 juta keluarga miskin, di sisi lain menaikkan harga di pasar tradisional yang dikeluhkan Poltracking.
Fakta lapangan ini diperkuat data ketenagakerjaan. Ketika Pemprov DKI Jakarta membuka Job Fair 22-23 Oktober 2026 dengan 12 ribu lowongan dari 100 perusahaan, yang mendaftar daring di hari pertama saja mencapai 28.484 orang. Rasio 2,4 pelamar untuk satu lowongan. Itu baru di Jakarta. Di daerah, antrean tentu lebih panjang.
Artinya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi lapangan kerja formal yang mudah diakses. Pertumbuhan ada, tapi matching antara lowongan dan pencari kerja belum klop. Pemerintah DKI bahkan mengakui 12 ribu lowongan belum tentu sepadan dengan harapan pencari kerja.
Di pasar modal, sinyal serupa muncul. OJK menemukan indikasi pidana pada 31 dari 61 saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC) dan menjatuhkan denda Rp2,1 triliun kepada DSSA, BREN, dan CUAN pada 16 Oktober 2026. MSCI bahkan membuka konsultasi untuk menurunkan status pasar Indonesia. IHSG sempat anjlok 11,21 persen. Ini menunjukkan ada persoalan transparansi dan kepercayaan investor yang belum selesai.
Jadi siapa yang salah baca data? Tidak ada yang bohong. Pemerintah benar dengan angka makro 5,45%. Rakyat juga benar dengan keluhan sembako mahal. Yang salah adalah jika kita hanya melihat satu sisi.
Pertumbuhan ekonomi harus diuji dengan dua pertanyaan sederhana: apakah harga di warung turun, dan apakah anak muda mudah dapat kerja? Jika jawabannya masih 58,6% bilang sembako tidak terjangkau dan 28 ribu orang berebut 12 ribu lowongan, maka PR pemerintah masih besar.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pekerjaan rumah bukan lagi soal menjaga angka pertumbuhan di atas 5%, tetapi memastikan pertumbuhan itu terasa di meja makan. Karena bagi rakyat, ekonomi bukan statistik BPS, melainkan harga telur hari ini dan lowongan kerja besok pagi. []
