PeluangNews, Bandung – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga kolaborasi pemerintah desa, pengurus koperasi, manajer operasional, dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Kuncinya di sini adalah kolaborasi antara Pak Kepala Desa, di sini ada Pak Kades, kemudian dengan Ketua Koperasi dan juga manajernya,” ujar Bima saat meninjau operasional KDKMP di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Menurut Bima, sinergi tiga unsur penggerak tersebut menjadi fondasi agar koperasi dapat memberikan pelayanan optimal sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dukungan BUMN dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas penting, terutama barang bersubsidi.
Ia menegaskan, KDKMP tidak dibentuk untuk bersaing dengan toko kelontong maupun minimarket komersial. Sebaliknya, koperasi ini diharapkan menjadi instrumen pemerintah dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam operasionalnya, KDKMP diharapkan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, LPG dari Pertamina, serta layanan pembelian token listrik dari PLN.
Ketersediaan komoditas tersebut menjadi salah satu aspek yang dipastikan melalui peninjauan lapangan secara serentak di sejumlah daerah oleh para menteri dan wakil menteri. Langkah ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan operasional koperasi sekaligus memastikan pasokan barang kebutuhan pokok dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bima juga menekankan pentingnya masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah akan terus memantau operasional KDKMP, khususnya terkait kecukupan pasokan dan kualitas pelayanan kepada warga.
“Nanti pasti kita akan evaluasi untuk kembali memperbaiki untuk suplainya,” ungkap Bima.
Evaluasi tersebut diperlukan agar distribusi barang melalui koperasi berjalan lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dengan pasokan yang terjaga dan pengelolaan yang baik, KDKMP diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Dalam rangkaian kunjungannya di Jawa Barat, Bima meninjau empat lokasi KDKMP, yakni KDKMP Citaman, KDKMP Desa Bojongloa, KDKMP Desa Cangkuang Wetan di Kecamatan Dayeuhkolot, serta KDKMP Desa Padalarang di Kecamatan Padalarang.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan, yakni mendukung pelayanan kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah desa, pengurus koperasi, manajer operasional, BUMN, dan pemerintah daerah.
