PeluangNews, Jakarta – Penyaluran kredit melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mencapai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur selama Agustus hingga Oktober 2026. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Menurutnya, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo menegaskan, kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam peningkatan penghasilan dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” ujarnya.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, keberadaan 552 TPAKD di seluruh Indonesia merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat.
“Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” papar Friderica.
Salah satu program unggulan TPAKD, yakni Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencatat penyaluran Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur.
TPAKD juga mendorong inklusi keuangan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83% dari segmen pelajar Indonesia. Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal.
Hingga 2026, OJK turut menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, pencocokan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Pemerintah juga memperkuat strategi kesejahteraan keuangan melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Lembaga ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dengan orientasi yang lebih luas dari sekadar kepemilikan rekening menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan tersebut menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang perlu menjadi fokus kebijakan peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran OJK dalam mengoordinasikan perluasan akses keuangan daerah. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan.
Melalui penguatan TPAKD dan DNKK, pemerintah berharap akses pembiayaan semakin terbuka bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Upaya ini diarahkan agar layanan keuangan tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga mendorong produktivitas usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
