Hukum 2 Oktober 20262 Oktober 2026

Majelis Hakim MK Usir Ahli yang Sebut Sidang PHPU Ijazah Gibran Ilegal

PeluangNews, Jakarta – Sidang lanjutan Perkara No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (1/10/2026) pukul 19.00 WIB di Gedung MKRI 1 diwarnai insiden pengusiran ahli. Persidangan…

MK Kembali Gelar Sidang Syarat Pendidikan Gibran

MK Diminta Panggil Gibran, Mendikdasmen dan Menkum ke Sidang Pembuktian

Opini 28 September 202628 September 2026

Uji Nyali Mahkamah Konstitusi Membongkar Cacat Pendidikan Gibran

YH Rachman

PERKARA Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang disidangkan Senin malam, 21 September 2026, bukan sekadar gugatan ijazah. Ini adalah pertarungan dua doktrin besar hukum tata negara Indonesia: Doktrin Kepastian Hukum vs Doktrin Keadilan…

Hukum 11 September 202611 September 2026

MK belum Dapat Putuskan Sidang Uji Materi UU TNI Dalam Waktu Cepat

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Keinginan Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan agar Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (UU TNI) belum dapat…

Hukum 28 Agustus 202628 Agustus 2026

MK: Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah di KUHP Bertentangan dengan UUD 1945

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi pasal 240 dan penjelasannya serta pasal 241 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur tentang…

Hukum 24 Agustus 202624 Agustus 2026

Masa Jabatan Kapolri Digugat di MK

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima berkas gugatan atau permohonan sidang perkara terkait aturan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Permohonan uji materiil ini terdaftar dengan nomor…

Hukum 12 Agustus 202612 Agustus 2026

Sidang Uji Materi di MK: Pemerintah Diminta Pikirkan Kesejahteraan Dosen Ketimbang Buat Universitas Republik Indonesia

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Pemerintah diminta memikirkan kesejahteraan dosen dan membangun sistem pendanaan yang memperkuat kualitas pendidikan tinggi, ketimbang membuat universitas baru; Universitas Republik Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Aris Armunanto, pemohon…

Hukum 5 Februari 2026

Guru dan Dosen Gugat Program MBG ke MK

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat mendapat penentangan dari guru dan dosen. Mereka menggugat penggunaan anggaran pendidikan dalam APBN untuk MBG ke Mahkamah…

Hukum 4 Februari 20264 Februari 2026

Arief Hidayat Pensiun: Saya tidak Sedih Tinggalkan MK

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Arief Hidayat resmi purnabakti atau pensiun sebagai hakim konstitusi setelah 13 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku tidak sedih meninggalkan MK. Namun, Arief justru mengaku…

Nasional 3 Februari 20264 Februari 2026

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sudah Diteken

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adies Kadir menjadi Hakim MK berasal…

Berita, Nasional 1 Februari 20261 Februari 2026

Kemenkes Tegaskan Independensi Profesi Kesehatan

Ratih Kusumawanti

PeluangNews, Jakarta – Kepastian hukum dalam tata kelola profesi kesehatan nasional kian menguat seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan posisi Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan sebagai lembaga…

Hukum 28 Januari 20263 Februari 2026

Kontroversi Calon Hakim MK: Pemerintah Hormati Proses di DPR

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan kontroversi. Pasalnya, Adies merupakan politikus yang sebelumnya menjabat wakil ketua DPR RI. Sebagai catatan, politikus Partai Golkar…

Berita 17 Juli 2025

MK: Larangan Menteri Rangkap Jabatan Berlaku juga Bagi Wakil Menteri

YH Rachman

PeluangNews, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melarang rangkap jabatan bagi menteri berlaku pula bagi wakil menteri. Larangan wakil menteri rangkap jabatan menjadi komisaris disinggung dalam putusan 21/PUU-XXIII/2025 terkait uji…

Nasional 3 Juli 2025

Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, ini Sikap Apkasi

Ratih Kusumawanti

Peluang News, Jakarta-Dinamika politik nasional kembali menghangat paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Soal Pemisahan Pemilihan Nasional dan Daerah. Menyikapi dinamika tersebut, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar diskusi terbuka…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.