PeluangNews, Jakarta – Perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional. LPDB Koperasi mendorong penguatan koperasi perempuan melalui perluasan akses pembiayaan produktif dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus mendorong penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi dan perluasan akses pembiayaan produktif. Perempuan dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, saat menjadi pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam forum yang mengangkat kontribusi perempuan di era digital tersebut, Deva memaparkan peran LPDB Koperasi sebagai lembaga layanan umum di bawah Kementerian Koperasi yang mendapat mandat mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di Indonesia.
Menurutnya, LPDB Koperasi merupakan salah satu instrumen dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perkoperasian nasional. Melalui fasilitas pembiayaan konvensional maupun syariah, lembaga ini membantu koperasi meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi anggota.
“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing,” ujar Deva.
Rp469,65 Miliar untuk Koperasi Perempuan
Deva mengungkapkan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi. Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di berbagai sektor.
Secara khusus, perhatian LPDB Koperasi juga diarahkan pada pengembangan koperasi perempuan. Berdasarkan data lembaga tersebut, sepanjang 2019 hingga 2026, pembiayaan kepada 14 koperasi perempuan mencapai sekitar Rp469,65 miliar.
Pembiayaan tersebut disalurkan melalui 26 fasilitas pembiayaan dengan total 39 kali penyaluran dan tercatat menjangkau sekitar 363.180 anggota perempuan.
Menurut Deva, capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi koperasi perempuan dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, perluasan akses pembiayaan harus diikuti dengan penguatan tata kelola, kedisiplinan pembayaran, dan keberlanjutan usaha.
“Penguatan koperasi perempuan tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggota serta lingkungan sekitarnya,” jelasnya.
Koperasi Jadi Penggerak Potensi Ekonomi Daerah
Selain pengembangan usaha perempuan, Deva menyoroti besarnya potensi ekonomi lokal yang dapat dioptimalkan melalui koperasi. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil di tingkat desa.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi masyarakat agar memiliki akses pasar, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan nilai tambah produk.
Ia mencontohkan pengembangan usaha masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui koperasi perempuan, termasuk kerajinan tenun dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya. Potensi pertanian bunga di Bali juga menjadi contoh peluang ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui pendekatan koperasi.
Baca Juga:LPDB Koperasi Bawa Pengalaman Dana Bergulir ke Forum ASEAN
Deva turut menyinggung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis desa.
Menurutnya, pengembangan koperasi desa perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak hanya berorientasi pada perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
“Kita memiliki banyak potensi ekonomi di daerah yang bisa dikembangkan melalui koperasi. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga berbagai produk unggulan masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh anggota dan masyarakat,” ungkap Deva.
Ajak ICMI Perkuat Kolaborasi Koperasi Perempuan
Dalam kesempatan tersebut, Deva juga mengajak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), khususnya komunitas perempuan, untuk memperkuat kolaborasi dalam pembentukan dan pengembangan koperasi.
Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan diperlukan agar semakin banyak koperasi perempuan yang memiliki kapasitas usaha memadai dan mampu mengakses pembiayaan produktif.
“Kami terbuka untuk membangun kolaborasi. Harapannya, semakin banyak kelompok perempuan yang membentuk dan mengembangkan koperasi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Literasi Keuangan Syariah Perlu Diperluas
Sejalan dengan pemaparan LPDB Koperasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam forum yang sama menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk sektor keuangan syariah.
Friderica menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43 persen. Sementara itu, tingkat inklusinya masih berada di angka 13 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah di masyarakat.
Ia juga mendorong keterlibatan komunitas akademisi dan organisasi masyarakat dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya peningkatan kecakapan perempuan dalam mengelola keuangan di tengah pesatnya perkembangan layanan digital.
Menurutnya, perempuan, khususnya pelaku UMKM, perlu memiliki pemahaman mengenai pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, perencanaan keuangan keluarga, hingga perlindungan diri dari risiko penipuan digital.
Melalui partisipasi dalam ICMW 2026, LPDB Koperasi berharap semakin terbuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi.
Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses pembiayaan produktif diharapkan mampu mendorong lahirnya koperasi perempuan yang berdaya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
LPDB Koperasi berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap pengembangan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan sektor produktif. (Aji)
