PeluangNews, Bandung – Pembangunan di Tanah Papua membutuhkan pendekatan yang tidak bisa diseragamkan. Perbedaan kondisi geografis, keragaman budaya, hingga kebutuhan masyarakat di setiap wilayah menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan pemerintah agar program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pembangunan Papua perlu mengedepankan pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan.
Menurut Ribka, perdamaian menjadi harapan utama masyarakat Papua. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan.
“Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujar Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan geokultural diperlukan karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, serta struktur sosial yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.
Selain aspek sosial budaya, kondisi geografis Papua juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki persoalan berbeda, terutama terkait transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Pendekatan yang seragam dinilai tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
Ribka juga menekankan pentingnya pendekatan multiaktor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), tetapi juga TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar setiap unsur memiliki ruang untuk berkontribusi dan mengambil peran sesuai kapasitasnya dalam pembangunan Papua.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” jelasnya.
Selain kolaborasi, Ribka mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam proses perencanaan harus tetap menjadi pedoman ketika program dijalankan.
Menurutnya, konsistensi tersebut diperlukan agar kebijakan tidak berubah arah saat memasuki tahap implementasi. Dengan demikian, program yang telah dirancang dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemda juga menjadi perhatian, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan otonomi khusus Papua. Sinergi antarlembaga diperlukan agar program pembangunan berjalan selaras dan tidak terhambat kepentingan sektoral.
Ribka menegaskan, kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui otonomi khusus perlu dimanfaatkan secara optimal. Pemda memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan Papua ke depan. Melalui kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Tanah Papua diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan kehidupan yang damai dan berkelanjutan.
Seminar nasional tersebut mengangkat tema “Pendekatan Geokultural, Multiaktor, dan Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.
