PeluangNews, Jakarta-Pemerintah membuka kembali opsi penetapan status tanggap darurat bagi daerah di Sumatera yang mengalami bencana susulan. Kebijakan ini disiapkan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, terutama perbaikan infrastruktur dan pemulihan aktivitas masyarakat, tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, meskipun penanganan bencana sebelumnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak luas dapat menetapkan kembali status tanggap darurat.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Aceh, Selasa (3/11/2026).
Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat diperlukan agar pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga dapat bergerak lebih cepat dalam menangani dampak bencana. Mekanisme tersebut juga memungkinkan percepatan penggunaan anggaran tanpa harus melalui prosedur pengadaan yang memerlukan waktu panjang, seperti lelang.
“Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat,” ujar Tito.
Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan surat arahan bagi daerah yang kembali terdampak bencana agar dapat menetapkan status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan penanganan mendesak. Sementara itu, kementerian dan lembaga terkait juga dapat mempercepat dukungan sesuai kewenangannya.
“Agar bisa dilakukan percepatan, proses tadi, Pemda bisa mengeluarkan belanja tidak terduga, cepat, kementerian/lembaga juga demikian,” jelasnya.
Di luar penanganan bencana susulan, pemerintah pusat juga memperkuat dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Pemerintah telah menyiapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun.
Dari 33 kementerian/lembaga yang terlibat dalam program tersebut, sebanyak 29 di antaranya telah memperoleh alokasi anggaran pada 2026. Adapun empat kementerian/lembaga lainnya tidak mengajukan tambahan anggaran karena masih dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Penguatan fiskal juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Dana tersebut dialokasikan bagi daerah yang terdampak maupun tidak terdampak langsung bencana di ketiga provinsi tersebut.
Tito mengakui, pemulihan pascabencana Sumatera membutuhkan upaya besar karena mencakup 53 kabupaten/kota di tiga provinsi. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota dan provinsi segera menginventarisasi kebutuhan pemulihan yang belum tertangani. Kebutuhan yang masih dapat diselesaikan menggunakan anggaran daerah diminta segera dikerjakan, sedangkan persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dapat dikoordinasikan melalui Satgas PRR.
Tito menegaskan, pemerintah akan tetap memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat yang terdampak, baik akibat bencana sebelumnya maupun bencana susulan
“Yang jelas kita tidak akan meninggalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara kita yang terkena dampak dari bencana November [tahun] lalu ataupun yang bencana susulan. Semua kita perhatikan,” tandasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Tito juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan bencana di Pidie Jaya dan wilayah sekitarnya. Bantuan tersebut meliputi satu unit kendaraan water supply multifungsi dari Satgas PRR serta sembilan unit pompa air untuk Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara.
Selain itu, pemerintah menyerahkan bantuan tunai masing-masing Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang di Pidie Jaya. Kementerian Sosial turut menyalurkan paket sembako dan bantuan logistik darurat bagi masyarakat terdampak.
