PeluangNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatra Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (14/9/2026), mengungkapkan pemeriksaan mereka dilakukan di Gedung Merah Putih.
Ketiganya yaitu Etty Herawati (ETY) selaku Kepala Pusat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara, dan Selvia Vivi Devianti (SLV) selaku Kapus Analisis Kebijakan BPK RI, serta Binsar Karyanto (BK) selaku Kepala Perwakilan BPK Riau.
ETY tiba di KPK pukul 10.07 WIB, Binsar pukul 10.09 WIB. Sedangkan Selvia belum diperoleh keterangan.
Kasus ketiganya berawal saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 dan 8 Juni 2026 dengan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.
Kemudian pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.
Keempat tersangka tersebut adalah Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Selanjutnya pada 10 Juni 2026, KPK menggelar OTT lanjutan dan mengamankan aparatur sipil negara BPK RI.
Disebutkan, pada 11 Juni 2026, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Kelima tersangka itu yakni Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika Nur Alawi, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI Titin Rita Lestari.
Augusz diduga pernah menjadi staf ahli anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Sedangkan Titin pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
KPK pada 13–14 Juli 2026 menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik. Bobby kemudian diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 16 Juli 2026.
Mengenai hasil pemeriksaan ketiga pejabat BPK dan satu lainnya, KPK belum memberikan keterangan lagi. []
