Peluang News, Jakarta – Program Tol Laut yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk mengefisienkan distribusi logistik, mengurangi disparitas harga dan mewujudkan pemerataan ekonomi di pelosok negeri.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan hal tersebut dalam keterangan di Jakarta, Selasa (1/9/2024).
“Efisiensi tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh pelosok negeri,” kata Moga.
Dia menjelaskan pemerintah melalui Kemendag mengintegrasikan Program Tol Laut dengan program Sinergi Gerai Maritim (SIGM) yang mencakup pembangunan depo di beberapa daerah serta pelaksanaan kegiatan temu bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah.
Dengan adanya SIGM, lanjut dia, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien.
Integrasi program Tol Laut dengan SIGM itu, katanya, berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya
Selain itu, ujar Moga, efisiensi Tol Laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.
“Kalau kita flashback, Tol Laut ini dasarnya peraturan presiden, lalu kita turunkan menjadi aturan di Kementerian Perdagangan. Ada 11 bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 barang lainnya yang masuk dalam pengaturan distribusi Tol Laut,” tutur dia.
Salah satu target utama peluncuran Tol Laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga di berbagai wilayah Indonesia.
Efek positif penurunan disparitas harga ini terasa lebih signifikan di wilayah Timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.
“Perkembangan Tol Laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antarwilayah dan antar waktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2015, koefisien variasinya tercatat 14,2%, sedangkan pada 2024 turun menjadi 10,25%,” kata Moga.
Menurut dia, dalam 10 tahun terakhir, program Tol Laut membuktikan bahwa inisiatif pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dapat terwujud dengan komitmen bersama dari berbagai pihak.
Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama keberhasilan program Tol Laut dalam menekan disparitas harga antarwilayah.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi lokal agar muatan balik dapat dioptimalkan, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan harga barang di wilayah Timur semakin kompetitif.
Pada Senin (30/92024), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengutarakan layanan Tol Laut merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo untuk mendukung angkutan logistik di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan).
“Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan Tol Laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga,” ujar Menhub.
Dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.
“Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek,” ungkap Menhub.
Menhub menuturkan, melalui Tol Laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah 3TP. Tujuan dari Tol Laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.
Jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2023. Jumlah kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 kapal telah berkembang menjadi 39 Kapal pada tahun 2024.
Selain itu, jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari 2015 yang hanya terdapat 3 trayek menjadi 39 trayek pada 2024. Sedangkan jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada 2024. []
