PEMERINTAH akhirnya bersikap jelas di tengah banjir hoaks. Kementerian ESDM menegaskan kabar Pertalite naik jadi Rp13.500 pada 26 September 2026 adalah hoaks total.
Juru Bicara ESDM Dwi Anggia menyatakan konten itu berita bohong, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026 dengan memanfaatkan APBN sebagai bantalan ekonomi.
Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada 29 September 2026 memberi sinyal berbeda untuk BBM nonsubsidi: ada penyesuaian harga pada Oktober 2026 mengikuti mekanisme pasar. Ini adalah pola dua jalur yang sengaja dipilih pemerintah. Dan di sinilah letak dilema besarnya.
1. Fakta lapangan hari ini
a. Subsidi ditahan: Pertalite tetap Rp10.000/liter, Solar Rp6.800/liter. Keputusan ini sudah ditetapkan sejak Maret-April 2026 dengan asumsi ICP maksimal 97 dolar AS per barel. Menteri ESDM Bahlil menegaskan, “Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan”.
b. Nonsubsidi dilepas ke pasar: Formula harga BBM nonsubsidi dihitung dari rata-rata MOPS Singapura 25 Agustus – 25 September. Periode ini MOPS naik 14% dari 111,4 dolar AS menjadi 126,7 dolar AS per barel. Akibatnya, peneliti Unpad memproyeksi kenaikan 5-11% untuk Oktober 2026.
Proyeksinya: Pertamax Green 95 dari Rp19.150 jadi Rp21.200, Pertamax Turbo Rp19.600 jadi Rp21.450, Dexlite Rp23.700 jadi Rp25.000, Pertamina Dex Rp25.200 jadi Rp26.600.
Konteks globalnya berat. Brent berada di 107,01 dolar AS per barel, WTI 94,84 dolar AS, didorong perang 6 bulan di Selat Hormuz dan perang Rusia-Ukraina yang belum usai. Airlangga sendiri menyebut harga pembelian pemerintah untuk nonsubsidi sekarang sudah di kisaran 90 dolar AS per barel.
2. Mengapa pemerintah menahan BBM subsidi sekarang?
Keputusan menahan harga bukan karena harga keekonomian aman. Justru karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Pertama, daya beli. Data pemerintah menyebut ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45% dengan inflasi 3,19%. Angka ini terlihat solid, tapi rapuh. Kenaikan BBM subsidi adalah pemicu inflasi paling cepat. Ketika Pertalite naik, tidak ada sektor yang tidak ikut naik: tarif angkot, logistik, harga cabai di pasar, hingga biaya ojek online.
Kedua, trauma sosial 2022. Pemerintah belajar dari gejolak saat Pertalite naik dari Rp7.650 ke Rp10.000. Demo mahasiswa, mogok supir, dan penurunan trust terjadi dalam hitungan hari.
Ketiga, APBN masih dianggap kuat sebagai shock absorber. Istilah Airlangga: “transmisi ini masih bisa diredam oleh buffer APBN”. Artinya selisih harga keekonomian dan harga jual ditanggung negara lewat subsidi dan kompensasi ke Pertamina. Ini merupakan strategi politik-ekonomi yang rasional untuk jangka pendek: jaga perut rakyat dulu.
3. Bom waktu 2027: Kenapa kenaikan hampir tak terhindarkan?
Masalahnya, buffer itu tidak tak terbatas.
Jika Brent bertahan di atas 100 dolar AS dan ICP di 83-87 dolar AS, sementara kurs di Rp17.630-Rp17.892 per dolar AS, maka beban kompensasi akan membengkak ratusan triliun. Pada titik ini pemerintah punya tiga pilihan buruk di 2027 yakni, menaikkan harga subsidi secara bertahap, menjebolkan defisit APBN lebih dalam, dan membatasi volume subsidi dengan pembatasan yang lebih ketat.
Pilihan pertama paling mungkin. Itulah mengapa sinyalnya sudah jelas: 2026 ditahan, 2027 disesuaikan. Dan penyesuaian nanti tidak hanya nonsubsidi, tapi juga subsidi — karena selisih harga sudah terlalu lebar. Estimasi keekonomian Pertamax saja sudah Rp18.350/liter padahal dijual Rp15.950. Apalagi Pertalite.
4. Dampak jika pemerintah nekat naikkan harga saat ini
Jika saja pemerintah menaikkan harga BBM saat ini, di saat ekonomi sedang lesu, dampaknya berlapis bukan hanya bagi rakyat tetapi juga pemerintah.
Bagi rakyat;
– Efek domino harga. Inflasi tidak hanya dari BBM, tapi dari ekspektasi. Pedagang menaikkan harga duluan karena takut.
– Kemiskinan naik. Kelompok menengah bawah yang 70% hidup dari BBM subsidi akan langsung terpukul. Kelas menengah yang pakai nonsubsidi pun akan beralih ke Pertalite, membuat antrean dan kelangkaan semu.
– Gejolak sosial. Dalam sejarah Indonesia, kenaikan BBM selalu menjadi pemicu konsolidasi gerakan mahasiswa dan buruh. Di era media sosial, hoaks kenaikan Rp13.500 saja sudah memicu kepanikan. Apalagi jika benar-benar naik.
Bagi Pemerintah;
– Trust turun. Janji “tidak naik sampai akhir tahun” sudah terlanjur menjadi kontrak politik. Jika dilanggar, kredibilitas kebijakan lain ikut runtuh.
– Target pertumbuhan terancam. Konsumsi rumah tangga adalah 54% PDB. Jika daya beli turun karena BBM, pertumbuhan 5% bisa melorot.
– Beban politik. Di tahun kedua pemerintahan Prabowo, stabilitas adalah segalanya. Kenaikan BBM adalah hadiah untuk oposisi.
5. Jalan tengah yang harus disiapkan menuju 2027
Menahan saja tidak cukup. Pemerintah harus mulai menyiapkan narasi dan jaring pengaman dari sekarang:
1. Transparansi formula. Seperti saran peneliti Unpad, umumkan harga dan alasannya secara terbuka. Kenaikan kecil yang bisa diperkirakan lebih mudah diterima daripada kejutan.
2. Bansos yang presisi. Alihkan sebagian beban subsidi ke BLT, subsidi upah, dan diskon tarif angkutan umum – bukan subsidi barang yang dinikmati semua orang termasuk Alphard.
3. Reformasi kuota. Percepat penerapan QR code dan pembatasan Pertalite hanya untuk motor dan angkutan umum, bukan mobil mewah.
4. Komunikasi antikrisis. Bedakan jelas mana hoaks dan mana kebijakan resmi, karena literasi energi masyarakat masih rendah.
Penutup: Menahan hari ini, menyiapkan besok
Keputusan menahan harga BBM subsidi sampai akhir 2026 adalah keputusan yang benar untuk hari ini. Tapi ia adalah utang yang harus dibayar pada 2027.
Jika tidak disiapkan dari sekarang, kenaikan 2027 nanti akan terasa seperti gempa susulan; lebih besar karena ditunda terlalu lama. Tugas pemerintah bukan hanya menjadi pemadam kebakaran, tapi arsitek yang menyiapkan tangga darurat sebelum api membesar.
BBM bukan sekadar soal liter dan rupiah. Ia soal rasa keadilan. Rakyat bisa menerima kenaikan, asal mereka tahu uangnya kembali untuk mereka, bukan hilang di antara klaster mewah Lapas dan proyek yang bocor. [berbagai sumber]
