SETIAP akhir September, bangsa ini kembali membuka album lama yang berdebu: G30S. Bagi generasi muda hari ini, G30S seringkali hanya sepotong film hitam-putih yang diputar di sekolah, atau potongan meme di TikTok. Padahal, ia adalah persimpangan paling berdarah dalam sejarah Republik.
Tugas generasi hari ini bukan lagi memutuskan siapa paling bersalah, karena pelakunya sudah diadili oleh sejarah. Tugas kita adalah memastikan sejarah kelam itu tidak pernah terulang.
Untuk itu, kita perlu memahami G30S dari berbagai lensa-bukan untuk membenarkan, tapi untuk belajar.
Mengulas peristiwa G30S tidak akan pernah habis. Setiap memasuki tanggal 30 September, banyak media menyuguhkan artikel terkait peristiwa itu dari berbagai sudut pandang.
Ada yang menyebutkan bahwa
pada 30 September 1965 malam hingga 1 Oktober dini hari, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 Jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira pertama oleh pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September.
Dalam versi ini, dalang utamanya adalah PKI. Motifnya disebut ingin merebut kekuasaan dan mengganti Pancasila, dengan memanfaatkan kedekatan dengan Presiden Soekarno dan adanya isu Dewan Jenderal yang akan kudeta.
Bukti yang dikemukakan saat itu: keterlibatan Biro Khusus PKI, kesaksian saksi-saksi di Mahkamah Militer Luar Biasa, dan dokumen-dokumen yang disita.
Dampak dari versi ini adalah pelarangan PKI melalui TAP MPRS No. XXV/1966 dan operasi penumpasan besar-besaran setelahnya. Ini menjadi narasi tunggal selama 32 tahun di sekolah.
Lainnya yaitu versi akademik kritis/perspektif sejarawan. Disebutkan, sejak era reformasi banyak sejarawan dalam dan luar negeri mencoba melihat G30S tidak sesederhana itu. Beberapa sejarawan seperti John Roosa, Asvi Warman Adam, hingga pengakuan tokoh pelaku seperti Letkol Latief, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru.
Ada beberapa poin kuncinya:
a. Apakah ini konflik internal Angkatan Darat? Ada teori yang menyebut G30S awalnya adalah gerakan para perwira menengah AD (Untung, Latief, Soejono) yang tidak puas dengan gaya hidup mewah Dewan Jenderal dan ingin “menghadapkan” para jenderal itu kepada Presiden Soekarno. PKI kemudian terseret atau dilibatkan di tengah jalan.
b. Apakah ini persaingan politik tingkat tinggi? Tahun 1965 adalah tahun terpanas Perang Dingin. Indonesia di bawah Soekarno sangat dekat dengan Blok Timur (Tiongkok dan Uni Soviet). Sementara Amerika Serikat sangat berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke komunis. Beberapa dokumen CIA yang dibuka tahun 2017 mengindikasikan AS mengetahui dan memantau gerakan anti-PKI.
c. Korban di dua sisi. Versi ini juga menyoroti tragedi kemanusiaan setelah G30S, yaitu pembunuhan dan penahanan massal ratusan ribu orang yang dituduh terlibat PKI tanpa proses pengadilan yang adil di berbagai daerah pada 1965-1966. Inilah yang kemudian diteliti oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat.
Versi ini tidak membenarkan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Pembunuhan itu tetap kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi versi ini mengajak kita melihat bahwa sejarah selalu punya lapisan yang lebih komplek dari sekadar hitam-putih.
Versi Rekonsiliasi dan Pembelajaran Generasi Muda. Bagi generasi muda hari ini, perdebatan siapa dalang tunggal sudah tidak relevan lagi. Yang lebih relevan adalah: mengapa sebuah bangsa bisa saling membunuh saudaranya sendiri?
Dari semua versi, ada 3 benang merah yang sama:
1. Bahaya fitnah dan hoaks politik. Isu “Dewan Jenderal mau kudeta” di tahun 1965 menyebar tanpa verifikasi. Mirip hoaks di WhatsApp hari ini. Hoaks itu yang menjadi pemicu penculikan.
2. Bahaya Politik Adu Domba. Ketika militer terbelah, ketika partai politik saling curiga, maka yang rugi adalah rakyat. Negara menjadi lemah dan mudah ditunggangi kepentingan asing.
3. Bahaya Dehumanisasi. Ketika lawan politik tidak lagi dianggap manusia, tapi dicap “pengkhianat, kafir, tidak ber-Pancasila”, maka membunuh menjadi terasa sah. Inilah awal mula tragedi.
Para jenderal yang dibunuh di Lubang Buaya adalah putra terbaik bangsa. Ribuan orang yang mati setelahnya di desa-desa juga adalah anak bangsa. Semua adalah korban dari politik yang gagal mengelola perbedaan.
Penutup: Jangan warisi dendamnya, warisi pelajarannya
G30S adalah sejarah kelam. Kita tidak boleh melupakan bahwa Pancasila pernah berada di ujung tanduk. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa kemanusiaan kita pernah hilang.
Untuk generasi muda, sikap paling netral dan paling cerdas adalah:
Tolak semua bentuk kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Tolak komunisme yang anti-Pancasila, tapi juga tolak main hakim sendiri. Bela Pancasila dengan cara-cara yang Pancasilais — dengan musyawarah, hukum, dan kemanusiaan.
Jangan sampai kita mengulang sejarah: membenci sesama anak bangsa hanya karena beda tafsir. Sejarah tidak untuk diulangi, tapi untuk dicegah agar tidak terulang.
[Penulis adalah pemerhati sejarah yang percaya anak muda harus kritis, bukan apatis]
