PeluangNews, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dan meningkat hingga 8% dalam jangka menengah. Target tersebut akan ditempuh melalui percepatan investasi, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” jelas Airlangga dalam acara ANTARA Business Forum “The Synergy Horizon – Positioning Indonesia For The Next Decade”, Rabu (23/9).
Ketidakpastian global saat ini masih dipengaruhi tiga kanal risiko utama. Pertama, energi dan logistik akibat konflik geopolitik. Kedua, perdagangan dan investasi akibat meningkatnya proteksionisme. Ketiga, pasar keuangan dan fiskal yang menghadapi volatilitas global.
Meski outlook perekonomian global pada 2027 diperkirakan membaik, proses pemulihan masih menghadapi berbagai kerentanan. Kondisi tersebut membuat penguatan investasi, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional menjadi semakin penting untuk menjaga daya tahan sekaligus daya saing ekonomi Indonesia.
Di tengah tekanan eksternal tersebut, fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang terjaga. Perekonomian nasional tumbuh 5,45% secara tahunan (yoy) pada Semester I-2026. Inflasi tercatat 3,19% pada Agustus 2026, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun hingga Semester I-2026.
Dari sisi kesejahteraan, rasio gini turun menjadi 0,368. Tingkat kemiskinan tercatat 8,07%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,65%.
Indonesia juga tetap mempertahankan peringkat dalam kategori layak investasi. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya kepercayaan terhadap fundamental dan prospek perekonomian nasional.
Untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, kebijakan ekonomi 2027 akan diarahkan melalui sinergi fiskal sebagai katalis, moneter sebagai penjaga stabilitas, serta investasi sebagai penggerak kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah menyiapkan empat strategi untuk memperkecil kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi. Pertama, deregulasi dan debottlenecking melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026.
Kedua, penguatan investasi dan pembiayaan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Danantara, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, peningkatan produktivitas melalui program magang dan vokasi.
Keempat, perluasan akses pasar melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian yang masih dalam proses perundingan, seiring dengan proses aksesi Indonesia menuju OECD.
Selain itu, ketahanan energi, ekonomi hijau, dan ekonomi digital menjadi bagian dari fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketahanan energi Indonesia tercermin dari Indeks Ketahanan Energi 2025 yang berada pada level tahan. Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan lebih dari 1.000 gigawatt.
Transisi energi diperkuat melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dengan dukungan pendanaan strategis.
Pada sektor digital, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Perkembangan tersebut turut didukung perluasan penggunaan QRIS lintas batas.
Fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi 8% juga diperkuat melalui pengembangan ekosistem pusat data, Artificial Intelligence (AI), semikonduktor, serta talenta digital nasional secara terintegrasi.
Komitmen Indonesia dalam pengembangan ekosistem AI global juga ditunjukkan melalui status sebagai founding member World AI Cooperation Organization (WAICO). Kesepakatan tersebut ditandatangani di Shanghai bersama 28 negara pendiri lainnya.
Sementara itu, reformasi iklim investasi terus diperkuat melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan serta pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian, kemudahan, dan pelayanan yang lebih responsif bagi pelaku usaha.
Pemerataan investasi juga terus didorong melalui KEK sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.
Penguatan industri padat karya menjadi bagian lain dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).
Sektor TPT berkontribusi terhadap PDB, menyerap jutaan tenaga kerja, dan mencatatkan nilai ekspor yang signifikan. Penguatan sektor tersebut dilakukan melalui peningkatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan hulu dan hilir, penertiban impor, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan bagi pelaku industri.
Transformasi ekonomi nasional juga diperkuat melalui integrasi dengan perekonomian global. Indonesia terus berperan aktif dalam berbagai forum dan kerja sama ekonomi internasional, termasuk G20, ASEAN, RCEP, BRICS, serta proses aksesi OECD dan CPTPP.
Perluasan jaringan kerja sama perdagangan, termasuk melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), juga terus didorong untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk nasional, dan membuka peluang investasi.
“Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang kuat, bonus demografi, basis industri yang terus berkembang, serta posisi strategis di kawasan. Karena itu, arah kebijakan ke depan harus tetap berfokus pada investasi berkualitas, hilirisasi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta perluasan akses pasar,“ pungkas Airlangga.
