PeluangNews, Bandung-Beban biaya pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan yang dapat mendorong keluarga terjerat utang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM yang menyiapkan program beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), serta perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan persoalan pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang dinilai berkaitan dengan tekanan ekonomi rumah tangga.
Menurut Dedi, masyarakat perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan. Namun, upaya tersebut juga harus dibarengi kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
Ia menilai, ketika masyarakat tidak lagi dibebani biaya besar untuk berobat dan menyekolahkan anak, risiko terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditekan.
“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” kata Dedi dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 bertema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” di Bandung, beberapa waktu lalu.
Selain persoalan kebutuhan dasar, Dedi juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang rela berutang demi memenuhi tuntutan gengsi dan menggelar pesta pernikahan di luar kemampuan finansial.
Ia mencontohkan pengalaman saat mengunjungi sebuah hajatan pernikahan di Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, ia mendapati keluarga yang mengaku meminjam uang hingga Rp25 juta untuk membiayai pesta.
“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujarnya.
Dedi mengingatkan masyarakat agar meninggalkan pola pikir “kajeun tekor asal kasohor”, yang berarti rela merugi asalkan terlihat terkenal atau bergengsi. Menurutnya, kebiasaan berutang demi memenuhi tuntutan sosial dapat membebani kondisi keuangan keluarga dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat tengah merumuskan skema beasiswa penuh bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi di ITB.
Program tersebut diharapkan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini terkendala biaya untuk menempuh pendidikan tinggi.
“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” lanjutnya.
Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Barat juga memproyeksikan pemberian perlindungan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027.
Rencana tersebut akan dimasukkan dalam APBD 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengalami defisit.
“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ucapnya.
Dedi menegaskan, perlindungan masyarakat melalui sektor kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Ia tidak ingin keluarga kehilangan hasil kerja bertahun-tahun hanya karena harus membayar biaya rumah sakit atau menjual aset untuk membiayai pendidikan anak.
“Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” tuturnya.
Melalui rencana tersebut, Pemprov Jawa Barat berupaya menempatkan perlindungan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Namun, realisasi program beasiswa dan asuransi tersebut masih bergantung pada penyelesaian konsep serta kemampuan anggaran daerah pada 2027.
