PeluangNews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menekankan pentingnya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memperhitungkan risiko perubahan iklim dalam perencanaan pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam kunjungan perdananya sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR, Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR, termasuk capaian dan kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Sugiono mengapresiasi upaya pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, proses pemulihan yang telah berjalan sekitar 11 bulan menunjukkan kerja keras pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
“Dan saya kira ini merupakan suatu kerja keras yang luar biasa yang patut diapresiasi. Di tengah berbagai keadaan, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah bencana,” ujar Sugiono.
Ia menyebut upaya pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Namun, Sugiono mengingatkan bahwa pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian kerusakan akibat bencana sebelumnya. Pemerintah juga perlu memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana berikutnya, terutama di tengah perubahan pola cuaca.
Menurut Sugiono, perubahan iklim dapat memengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia. Wilayah di utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah di selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.
“Oleh karena itu, upaya-upaya mitigasi juga harus kita masukkan dalam perhitungan kita sehingga jika terjadi bencana kita lebih siap dan upaya-upaya penanggulangan maupun rehabilitasi bisa kita lakukan dengan secepat-cepatnya,” ungkap Sugiono.
Ia menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait perlu terus diperkuat. Dengan demikian, percepatan pemulihan dapat berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko bencana di masa depan.
Sementara itu, Tito Karnavian mengungkapkan, bencana susulan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Curah hujan tinggi kembali memicu banjir di sejumlah wilayah, termasuk Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh.
Tito menjelaskan, sedimentasi sungai meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras terjadi. Kondisi tersebut bahkan dapat menyebabkan infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak banjir.
Karena itu, ia meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembersihan dan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi tersebut.
Percepatan penanganan sungai dinilai penting untuk menekan risiko banjir susulan sekaligus menjaga keberlanjutan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah pun dihadapkan pada dua pekerjaan yang perlu berjalan beriringan, yakni menuntaskan pemulihan wilayah terdampak bencana dan memperkuat mitigasi agar masyarakat serta infrastruktur lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.
