PeluangNews, Bekasi – Jalan rusak, sekolah yang membutuhkan perbaikan, hingga akses kesehatan bagi warga miskin menjadi pekerjaan rumah Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja setelah resmi dilantik untuk sisa masa jabatan 2025–2030.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan menetapkan target agar tidak ada lagi jalan berlubang dan sekolah dalam kondisi buruk di Kabupaten Bekasi pada 2027.
Dedi melantik Asep di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026), setelah pengangkatannya disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282. Asep melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi setelah Ade Kuswara Kunang diberhentikan dari jabatan bupati.
Dalam arahannya, Dedi meminta pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat pembangunan infrastruktur, membenahi fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Target tersebut menuntut pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran agar perbaikan fasilitas publik dapat segera dirasakan masyarakat.
“Targetkan Bupati Bekasi, tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” kata Dedi, seperti diberitakan ANTARA, Jumat (23/10/2026).
Selain pembangunan fisik, Dedi menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta Asep yang berlatar belakang dokter untuk memperkuat layanan rumah sakit dan puskesmas, termasuk menghadirkan dokter keluarga di setiap desa dan kelurahan.
“Bupatinya dokter, harus fokus peningkatan layanan kesehatan, sama coba bisa sediakan dokter keluarga di setiap desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menurut Dedi, pelayanan kesehatan bagi warga miskin perlu melampaui mekanisme rujukan ke fasilitas medis. Ia menginginkan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan bisa memperoleh pengobatan langsung di rumah.
“Rumah sakit harus lebih baik, layanan puskesmas juga harus lebih baik,” katanya.
Dedi juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses lelang proyek serta penggunaan anggaran daerah secara optimal. Ia meminta kepala daerah memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan dan tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis.
“Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup,” jelas Dedi.
Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan akan menerapkan pakta integritas bagi seluruh jajaran perangkat daerah. Ia menargetkan penyerapan anggaran mencapai 97% dan akan mengevaluasi pejabat yang tidak menjalankan instruksi maupun merespons keluhan masyarakat.
“Jajaran perangkat daerah menyanggupi target penyerapan anggaran hingga 97 persen. Apabila tidak menjalankan instruksi saya atau tidak merespons keluhan masyarakat, enam bulan sekali saya ganti,” ungkap Asep.
Asep menilai rendahnya penyerapan anggaran menjadi salah satu kendala dalam penanganan persoalan di Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, termasuk jalan rusak.
Untuk sektor kesehatan, Asep memastikan pemerintahannya akan menambah anggaran dan memperluas jangkauan layanan tenaga medis hingga tingkat desa.
“Kita akan tambah anggaran kesehatan dan memperkuat pelayanan tenaga medis hingga tingkat desa sebagaimana arahan Pak Gubernur tadi,” paparnya.
Dengan target perbaikan jalan dan sekolah pada 2027, serta peningkatan layanan kesehatan, tantangan pemerintahan Asep berikutnya adalah menerjemahkan arahan tersebut menjadi program kerja yang terukur.
Optimalisasi penyerapan anggaran, transparansi pengadaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah akan menjadi faktor penting dalam menentukan kecepatan realisasi pembangunan di Kabupaten Bekasi.
