PeluangNews, Jakarta — Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menghadapi ancaman banjir susulan akibat sedimentasi sungai. Pemerintah pun diminta mempercepat normalisasi 137 sungai terdampak di wilayah Sumatera agar kapasitas aliran air kembali optimal dan kerusakan infrastruktur tidak terus berulang.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, penanganan sungai menjadi salah satu prioritas di tengah proses pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan bencana dan kita sedang bekerja menangani itu,” kata Tito saat membuka rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Tito, sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan kelancaran aliran sungai sehingga hujan berintensitas tinggi berpotensi memicu luapan. Kondisi ini menjadi tantangan karena sejumlah wilayah masih mengalami banjir susulan, termasuk Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
Bahkan, beberapa ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan akibat bencana susulan. Karena itu, Tito meminta Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan sungai agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif.
Di tengah tantangan tersebut, pemulihan infrastruktur dasar menunjukkan kemajuan. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, serta 4.533 desa dan kelurahan di tiga provinsi.
Jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya. Satgas PRR juga mencatat tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak,” ujar Tito.
Pemulihan juga mencakup layanan pemerintahan, komunikasi, dan kesehatan. Aktivitas pemerintahan di Aceh Tamiang yang sebelumnya terganggu akibat timbunan lumpur kini kembali berjalan.
Layanan komunikasi seluler telah pulih, sedangkan sebagian besar fasilitas kesehatan kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pemerintah menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, yakni 2026–2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga dengan rencana induk yang mencakup 11.520 kegiatan.
Percepatan normalisasi sungai menjadi penting agar hasil perbaikan yang telah dicapai tidak kembali rusak akibat banjir. Selain pemulihan infrastruktur, penanganan sedimentasi diharapkan dapat mengurangi risiko bencana berulang dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Satgas PRR bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus mengoordinasikan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan pengurangan risiko bencana susulan.
