PeluangNews, Jakarta – Pemerintah menyatakan komitmennya dalam memperkuat reformasi pasar modal nasional untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang diinvestasikan di bursa. Langkah ini dilakukan melalui pembenahan tata kelola emiten, percepatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, reformasi diperlukan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal sebagai salah satu instrumen penting perekonomian nasional, sekaligus merespons kebutuhan investor.
“Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan bagi pasar keuangan kita, termasuk pasar modal. Reformasi ini tidak hanya untuk menjawab keinginan investor, tetapi juga karena pasar modal dan keuangan merupakan elemen penting bagi perekonomian kita,” ujar Dradjad dalam pertemuan konsultatif dengan pelaku pasar modal di Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Dradjad, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus reformasi. Pertama, peningkatan nilai perusahaan (corporate value) melalui perbaikan tata kelola emiten dan efisiensi penggunaan modal (capital efficiency). Pemerintah juga mengkaji praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan sebagai referensi.
Kedua, memperkuat penegakan aturan (enforcement) agar penanganan berbagai persoalan di pasar modal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Pemerintah juga mendorong komunikasi publik yang lebih baik terkait langkah pengawasan dan keputusan otoritas.
Ketiga, meningkatkan edukasi dan literasi bagi pemegang saham maupun investor, seiring semakin luasnya partisipasi masyarakat di pasar modal.
Dradjad menegaskan, pasar modal kini tidak lagi sekadar menjadi sarana perusahaan memperoleh pendanaan, tetapi juga tempat masyarakat menginvestasikan dan menyimpan asetnya. Karena itu, stabilitas bursa berkaitan langsung dengan perlindungan kekayaan masyarakat.
“Naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh terhadap naik turunnya aset masyarakat yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian negara. Jadi, negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa bisa terjaga nilainya,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenko Perekonomian juga menghimpun masukan dari BEI, KPEI, KSEI, OJK, asosiasi perusahaan efek, asosiasi emiten, serta perwakilan emiten. Masukan terkait kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung peningkatan daya saing perusahaan.
Dradjad mengatakan, Pemerintah juga membuka ruang dialog bagi investor asing untuk menyampaikan kendala dan masukan guna menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih transparan, kredibel, dan terpercaya.
