Oleh: Edy Mulyadi
“…Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa tidak pakai dolar. Yang pusing itu yang suka ke luar negeri…”
Potongan pidato Presiden Prabowo Subianto itu kontak memantik perdebatan seru, khususnya di jagad media sosial. Prabowo menyatakannya
saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026.
Bagaimana kita ‘membaca’ statement tersebut? Mari kita coba objektif menempatkan pernyataannya pada porsinya. Sepertinya, sebagai Kepala Negara, Prabowo sedang mencoba menyuntikkan psikologi optimisme kepada rakyatnya. Tujuannya, agar rakyat tidak terseret dalam kepanikan massal.
Menunjukkan mentalitas teguh dan menolak didikte oleh ketakutan global jelas sebuah kredit kepemimpinan. Buat perkara ini, dia patut diapresiasi.
Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata: ekonomi makro tidak bekerja dengan logika sesederhana itu. Realitas di lapangan bergerak jauh lebih dingin dan kejam. Tengok saja data perdagangan pada penutupan pasar Jumat, 15 Mei kemarin. Rupiah kembali babak belur. Di pasar spot, rupiah terjerembab menembus level psikologis baru di angka Rp17.593 hingga sempat menyentuh Rp17.603 per dolar Amerika. Angka ini jadi rekor terlemah sepanjang sejarah. Bahkan sejak dan pasca krisis moneter 1998.
Faktor geopolitik perang Iran melawan Amerika dan Israel memang berkontribusi besar pada pelemahan rupiah. Jika tren pelemahan rupiah dan arus modal keluar (capital outflow) terus, skenario terburuk menuju level Rp20.000 per Dolar AS bakal jadi kenyataan. Ini bukan lagi sekadar histeria teoretis. Ia jadi ancaman nyata yang tinggal sejengkal di depan mata.
Di sinilah logika Prabowo bahwa “orang desa tak pakai dolar” membentur dinding realitas. Orang desa memang tidak memegang lembaran uang fisik dolar Amerika atau yang sering disebut greenback. Tapi isi piring nasi orang desa (juga penduduk perkotaan) sangat ditentukan oleh pergerakan mata uang Paman Sam.
Mengapa? Karena Indonesia hari ini masih terperangkap dalam jerat imported inflation (inflasi barang impor). Faktanya, hampir 90% kedelai untuk bahan baku tahu dan tempe, yang dianggap lauk utama masyarakat pedesaan, adalah barang impor. Gandum bahan baku mi instan juga dibeli dengan dolar. Begitu pula dengan komponen pupuk non-subsidi hingga pakan ternak.
Ketika dolar perkasa, harga bahan baku ini otomatis meroket. Efek dominonya akan langsung menjepit pelaku UMKM dan petani di pedesaan. Mereka terperangkap di antara biaya produksi yang melambung tinggi dan daya beli masyarakat lapis bawah yang kian sekarat.
Rp20.000 per Dolar?
Kabarnya Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi Rabu, 20 Mei 2026 bakal menggelar diskusi publik terkait soal ini. Judulnya sangat membetot perhatian publik. “Jika Rp20.000 per Dolar Amerika, Apa yang akan Terjadi?”.
Ya, jika skenario terburuk Rp20.000 itu benar-benar terjadi? Kita akan menyaksikan fenomena “The Great Stall” atau stagnansi hebat di sektor domestik. Demi menahan kejatuhan rupiah, Bank Indonesia (BI) hampir bisa pasti bakal mengatrol suku bunga acuan (BI Rate) secara agresif. Dampaknya? Angsuran KPR rakyat melonjak. Cicilan kredit motor para pengemudi ojek daring bakal membengkak drastis. Masyarakat akan menahan belanja barang tersier. Ini akan memicu efek domino runtuhnya sektor konstruksi, properti, dan otomotif nasional.
Bagi korporasi dan pemerintah, angka Rp20.000 per dolar, adalah alarm bahaya untuk beban utang luar negeri (ULN). Perusahaan yang memiliki utang dalam denominasi dolar namun pendapatannya berbasis rupiah akan gelagepan. Mereka menghadapi risiko kebangkrutan massal yang berujung pada gelombang PHK.
Di sisi fiskal, APBN kita akan terkuras habis hanya untuk membayar bunga utang luar negeri. Tiap pelemahan Rp100/dolar, menyebabkan beban ULN membengkak Rp6 triliun. Kalau sudah begini, Menteri Keuangan selevel Purbaya Yudhi Sadewa pun akan lempar handuk. Dia (terpaksa) memotong anggaran subsidi energi dan jaring pengaman sosial untuk rakyat miskin.
Memaksa Dolar Pulang
Tapi, sudah sunnatullah, bahwa tiap musibah ada berkah. Blessing in disguise, kata orang Barat. Di tengah dahsyatnya badai, ada keuntungan besar. Lompatnya nilai dolar sebenarnya mendatangkan berkah luar biasa bagi sektor ekspor komoditas primer kita. Kelapa sawit, batu bara, dan hasil tambang lain. Para konglomerat eksportir ini meraup keuntungan berlipat ganda. Mereka dapat windfall profit atau “durian runtuh”. Nilainya pasti fantastis jika dikonversi ke dalam rupiah.
Tapi, di sinilah letak masalahnya. Bukan rahasia lagi bahwa banyak eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor (DHE) yang melimpah itu di luar negeri. Itulah sebabnya lonjakan penerimaan dolar tadi tidak mampu menyelamatkan rupiah kita.
Pasokan dolar di dalam negeri tetap kering kerontang. Para eksportir nakal tidak membawa pulang dolar mereka ke sistem perbankan domestik. Hasil bumi Indonesia dikeruk, alamnya dieksploitasi, kerusakan alam di mana-mana. Tapi tetesan dolarnya dinikmati sistem keuangan negara tetangga. Sementara di dalam negeri, BI harus pontang-panting menguras cadangan devisa demi mengintervensi pasar agar rupiah tak terjun lebih dalam. Ini adalah ketidakadilan ekonomi yang kasat mata.
Di sinilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya bagi Presiden Prabowo. Badai moneter hari ini memang merupakan akumulasi dari “bom waktu” struktural yang diwariskan rezim masa lalu. Kita harus adil bahwa ini bukan sepenuhnya dosa kabinet sekarang.
Prabowo dipersepsikan punya karakter tegas dan tanpa kompromi. Ini harusnya jadi modal utama yang dibutuhkan bangsa ini untuk menyudahi permainan para pemburu rente tersebut.
Pemerintah harus berani mengambil langkah ekstrem dan tegas. Regulasi mengenai kewajiban penempatan DHE di dalam negeri harus diperketat. Beri sanksi yang menjerakan. Jangan lagi ada toleransi atau ruang abu-abu bagi eksportir yang egois memarkir kekayaannya di luar negeri di saat negaranya sedang megap-megap kekurangan likuiditas dolar.
Jika Prabowo bisa memaksa dolar hasil ekspor pulang, maka Indonesia akan selamat dari badai Rp20.000. Apalagi dipadukan dengan visi besarnya tentang swasembada pangan, energi, dan perluasan Local Currency Settlement (LCS). Semua itu bisa mengantarkan Indonesia keluar sebagai pemenang yang berdaulat secara ekonomi.
Kita mendukung penuh keteguhan mental Prabowo yang tidak mau mendiktekan kepanikan kepada rakyatnya. Namun, optimisme politik harus dibarengi dengan ketegasan hukum yang membumi. Menenangkan rakyat dengan narasi “orang desa tak pakai dolar” tidak akan mengubah kenyataan bahwa harga sebungkus mi instan, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya di warung-warung desa sedang bersiap naik akibat dolar yang mengamuk.
Prabowo sudah benar dalam memetakan arah kemandirian bangsa. Kini tugas dia selanjutnya memaksa para oligarki pembangkang DHE agar membawa pulang dolarnya. Tugas kita sebagai elemen pergerakan adalah terus mengawal dengan akal sehat. Jangan sampai visi mulia swasembada pangan dan energi menjadi fatamorgana. Apalagi jika penyebabnya karena negara kalah menghadapi para spekulan dan eksportir yang tidak punya rasa nasionalisme. []
[Penulis adalah wartawan senior]
