Oleh: Edy Mulyadi
PeluangNews, Jakarta – Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kabar tergerusnya cadangan devisa menjadi US $148,2 miliar adalah alarm keras.
Ini harusnya membuat para pengambil kebijakan terjaga dari tidurnya. Ini bukan sekadar angka statistik. Ia manifestasi dari benturan keras antara ambisi ekonomi mercusuar pemerintah dengan realita pasar global yang sedang memanas.
Bank Indonesia (BI) terus-menerus menjual dolar ke pasar untuk menahan lajunya penurunan rupiah. Ini sama saja dengan “menggarami laut”. Ibarat BI mencoba menahan laju air bah dengan tangan kosong.
Intervensi moneter memang diperlukan. Namun ia bukan obat penyembuh yang permanen. Pasar global saat ini sedang memperhatikan dengan saksama. Sejauh mana arah kebijakan Presiden Prabowo, terutama terkait penertiban aset perkebunan dan pertambangan. Kita menyebutnya ini sebagai langkah berani untuk menegakkan aturan hukum dan kedaulatan.
Tapi kalau narasi kita payah, di mata modal internasional, ketegasan ini sering dibaca sebagai ketidakpastian hukum. Sebaliknya, jika para pembantu Presiden, khususnya di bidang komunikasi, bisa menerjemahkan langkah berani Prabowo itu dengan tepat, kita justru bisa meraup simpati. Bukan cuma di dalam negeri, tapi juga publik internasional. Misalnya, dengan menjelaskan bahwa langkah Prabowo menertibkan, bahkan merampas perkebunan dan pertambangan, itu dilakukan karena para oligarki memperoleh dengan melanggar hukum. Mereka juga merambah lahan-lahan milik negara dan rakyat. Memanipulasi pendapatan untuk menghindari pajak, dan lainnya.
Tak bisa dipungkiri, ada benturan kepentingan antara agenda populis-nasionalis dengan kebutuhan akan stabilitas modal. Inilah yang antara lain membuat rupiah terus berada di bawah tekanan hebat. Selain, tentu saja, faktor geopolitik global yang berkontribusi lumayan dominan. Perang Iran lawan Amerika dan Israel, misalnya.
Ilusi pertumbuhan, utang, dan korupsi
Pemerintah mungkin bangga dengan klaim pertumbuhan ekonomi 5,61%. Namun, mari kita buka kotak pandoranya. Dari mana asalnya? Sebagian besar pertumbuhan itu ternyata disumbang oleh konsumsi pemerintah yang luar biasa jor-joran. Sejumlah proyek populis tapi ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat bisa jadi biang keroknya.
Ketiga proyek andalan Prabowo ini memang idealis. Juga mulia. Tapi, tanpa persiapan dan perencanaan yang matang, di lapangan terjadi banyak masalah dan penyimpangan. Bukan rahasia lagi, bahwa proyek-proyek itu jadi bancakan elite partai, tentara, dan polisi. Ribuan dapur MBG fiktif, keracunan, insentif Rp6 juta per hari per dapur yang tak masuk akal, menanggung gaji karyawan SPPG, dan masih banyak keganjilan lainnya.
Juga terjadi pemborosan dan korupsi gila-gilaan. Apa hubungannya MBG dengan sepasang kaos kaki seharga Rp100.000? Dengan motor trail, seragam, laptop? Anggaran barang-barang unfaidah itu di-mark up gila-gilaan. Belum lagi rapat-rapat, pelatihan, kehumasan, dan lainnya yang masing-masing mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Yang menjadi pertanyaan fundamental adalah: dari mana biayanya? Saat penerimaan negara melandai, jawabannya hampir pasti kembali ke satu muara: Utang.
Per Maret 2026, total utang pemerintah sudah membengkak hingga nyaris menyentuh angka psikologis Rp9.920,42 triliun. Kita tinggal selangkah lagi menuju angka “keramat” Rp10.000 triliun.
Ironisnya, pada 2026 ini kita harus menghadapi kenyataan pahit. Nilai utang jatuh tempo tahun ini mencapai angka fantastis Rp833,96 triliun. Ini puncak tertinggi dalam sejarah siklus pembayaran kita.
Jika ditambah dengan beban bunga utang yang diproyeksikan menyedot Rp599,44 triliun, maka total kewajiban yang harus dibayar negara tahun ini menembus angka Rp1.433,4 triliun! Artinya, sekitar 22,2% dari setiap rupiah pendapatan pajak langsung habis hanya untuk membayar bunga. Hampir 45% pendapatan negara kita kini tersandera untuk urusan utang. Faktanya, kita sedang membiayai proyek konsumtif dengan uang pinjaman yang bunganya mencekik leher.
Dalam situasi terjepit ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membentuk Bond Stabilization Fund (BSF). Lembaga ini akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Tapi, tidakkah ini terasa seperti langkah “judi” fiskal. Menggunakan SAL—cadangan terakhir kita—untuk menyangga harga Surat Berharga Negara (SBN) adalah langkah darurat yang tinggi risikonya. Jika fundamental ekonomi tidak diperbaiki, SAL bisa ludes dalam sekejap tanpa memberikan stabilitas permanen.
Lebih jauh lagi, proyek-proyek prioritas seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih yang menyedot anggaran jumbo sangat rawan terhadap kebocoran. Tanpa pengawasan ketat, program-program ini bisa menjadi lahan basah korupsi. Ironisnya, semua itu terjadi di tengah rakyat yang sedang megap-megap karena daya beli yang merosot. Ini adalah resep sempurna menuju jebakan utang yang akan membebani anak cucu kita.
Saatnya menginjak rem
Pemerintah tidak bisa lagi terus berhalusinasi dengan angka pertumbuhan tinggi. Apalagi jika pondasinya adalah utang konsumtif dan proyek mercusuar yang boros. Di tengah tekanan terhadap rupiah, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hentikan dulu proyek yang tidak mendesak. Fokuslah pada penyelamatan daya beli rakyat melalui penguatan sektor riil yang produktif. Bukan sekadar memutar uang hasil utang.
Rupiah adalah martabat ekonomi kita. Jangan sampai demi mengejar citra politik lewat program populis, kita mengorbankan stabilitas jangka panjang bangsa. Sudah saatnya pemerintah realistis. Jangan sampai kita berpesta hari ini, namun meninggalkan piring kotor dan tagihan raksasa yang tak sanggup dibayar anak cucu kita esok hari.
Si “Manusia Merdeka” Said Didu menyatakan, dia percaya dengan niat baik Prabowo. Tapi dia frustasi dengan caranya. Belakangan, Said bahkan mengaku bisa ‘gila’ dengan cara-cara Prabowo.
Kita percaya MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata dari niat baik Prabowo. Tapi tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, semua itu hanya akan jadi jalan menuju jurang bagi negeri ini.
Setop pemborosan. Bukankah Presiden berkali-kali teriak pentingnya dan keharusan melakukan efisiensi? Berantas korupsi, tanpa pandang bulu. Siapa pun pelakunya. Fokus pada peningkatan daya beli rakyat lewat program-program penguatan sektor riil yang produktif.
Ayo, Pak Presiden. Anda (pasti) bisa..! []
[Penulis adalah wartawan senior]
