PeluangNews, Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis sumber daya alam terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat industri hijau dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri bambu karena mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sekaligus ramah lingkungan.
Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan industri bambu nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bambu memiliki prospek besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, mulai dari konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga produk inovatif lainnya.
“Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu (10/5/2026).
Program Akademi Komunitas Bambu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri melalui penyediaan bahan baku bambu berkualitas yang siap digunakan sektor industri hilir.
Dalam pelaksanaannya, peserta program mendapatkan pelatihan teknis mulai dari budidaya, pengolahan, hingga teknik pengawetan bambu guna memastikan kualitas bahan baku sesuai standar industri.
Pemerintah berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas produk bambu nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menjelaskan program AKB pertama kali dijalankan di Bali pada 2025 dan berhasil menghasilkan 25 Master Bambu melalui metode training of trainers (ToT).
Menurut Putu, program tersebut dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang dapat menjadi motor penggerak pengembangan industri bambu di berbagai daerah.
“Fokus pengembangannya adalah membentuk material center atau pusat logistik bambu penyedia bahan baku siap pakai,” jelasnya.
Kabupaten Bangli di Bali menjadi salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekosistem bambu karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik, serta mesin pengolahan.
Pada tahun anggaran 2026, program AKB akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan volume bahan baku, penguatan teknik pascapanen, serta pengembangan metode pengawetan bambu untuk mendukung kebutuhan industri hilir.
Pelatihan dilakukan dengan komposisi 30 persen teori dan 70 persen praktik lapangan. Peserta diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang berpotensi menjadi trainer di daerah masing-masing.
Selain di Bali, program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pengembangannya, Kemenperin juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu kerja sama yang tengah dijajaki yakni dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas pelatihan dan pengawetan bambu.
Kemenperin menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting agar industri bambu nasional mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” tutup Putu.
