PeluangNews, Jakarta – Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan swasembada energi. Di tengah kebutuhan minyak yang mencapai 1,6 juta barel per hari, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mempercepat pengembangan lapangan migas. Pemegang konsesi yang tidak mampu mengeksekusi proyek bahkan diminta mengembalikan konsesinya kepada negara.
Bahlil menyampaikan arahan tersebut saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Langkah itu ditujukan untuk mempercepat peningkatan produksi minyak nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
Menurut dia, percepatan pengembangan lapangan migas harus menjadi prioritas, terutama bagi perusahaan yang telah memperoleh konsesi dan persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD). Persetujuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan realisasi proyek agar potensi sumber daya minyak dan gas bumi dapat segera menghasilkan produksi.
Bahlil menegaskan, arahan itu juga berlaku bagi PT Pertamina (Persero). Status sebagai perusahaan milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pelaksanaan proyek. Jika tidak mampu mengembangkan lapangan secara optimal, Pertamina diminta membuka peluang kerja sama dengan perusahaan lain.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan tersebut dilatarbelakangi kesenjangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut kebutuhan minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru berkisar 600.000–650.000 barel per hari.
Program biodiesel B50 diperkirakan dapat menggantikan kebutuhan minyak sekitar 250.000–300.000 barel per hari. Meski demikian, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 700.000–750.000 barel per hari untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” tambahnya.
Dia menilai peningkatan produksi menjadi semakin mendesak di tengah dinamika pasar energi global. Kenaikan harga minyak dan menguatnya permintaan dunia, ditambah ketidakpastian geopolitik, membuat negara-negara semakin berupaya mengamankan pasokan energinya masing-masing.
Dalam situasi tersebut, ketergantungan terhadap impor dapat meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga dan persaingan mendapatkan pasokan minyak.
Namun, upaya meningkatkan produksi domestik tidak terlepas dari tantangan teknis. Sebagian besar sumur minyak Indonesia telah berusia tua, sementara tren produksi atau lifting minyak nasional mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Karena itu, Bahlil meminta KKKS tidak hanya mengandalkan metode produksi konvensional, tetapi juga memanfaatkan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan yang ada. Dia mencontohkan penerapan teknologi oleh Exxon di Cepu, Jawa Timur, sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi minyak.
Bahlil menyebut arahannya kepada para pelaku usaha sebagai anjuran agar seluruh pemegang konsesi bergerak lebih cepat, bukan semata-mata ancaman. Dia optimistis peningkatan produksi dapat tercapai apabila pemerintah dan pelaku industri menjalankan langkah konkret secara konsisten.
Dia juga meyakini percepatan pengembangan lapangan migas akan membantu pencapaian target Presiden Prabowo Subianto menuju swasembada energi pada 2029–2030.
Di sisi lain, Bahlil mengapresiasi kontribusi para pelaku industri hulu migas dalam menjaga pencapaian produksi nasional. Sepanjang 2025, realisasi lifting minyak Indonesia mencapai 605.000 barel per hari atau sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi karena kerja Bapak Ibu semua, bukan kerja pemerintah, tapi itu hasil karya Bapak Ibu di depan saya ini. KKKS, kontraktor, ini yang mengerjakan. Pemerintah itu kan cuma regulator saja,” papar Bahlil.
Dia menegaskan pemerintah berperan menetapkan arah kebijakan, sedangkan pelaku usaha menjadi pihak yang menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi di lapangan.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Sunaryanto mengatakan FOREK Hulu Migas 2026 menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjawab tantangan industri hulu migas.
“Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan serta menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam menjawab tantangan industri hulu migas nasional,” kata Sunaryanto.
FOREK Hulu Migas 2026 diikuti lebih dari 1.100 peserta dan menghadirkan lebih dari 40 narasumber serta pakar dari dalam dan luar negeri. Forum ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, hingga akses pembiayaan.
Sunaryanto berharap pembahasan dalam forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret untuk mempercepat pengembangan industri hulu migas.
“Harapan kami, keberagaman perspektif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret, sehingga FOREK menjadi forum pertukaran gagasan, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri hulu migas Indonesia,” ungkapnya.
Percepatan proyek, pemanfaatan teknologi, dan penguatan investasi menjadi kunci untuk meningkatkan produksi minyak nasional. Dengan mendorong pemegang konsesi segera merealisasikan rencana pengembangan lapangan, pemerintah berharap kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik dapat ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
