PeluangNews, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menyiapkan pemanfaatan aset eks tambang seluas 31,5 hektare milik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) untuk mendukung pembangunan fasilitas kepelabuhanan baru.
Langkah ini diharapkan memperlancar distribusi barang, menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
Pemanfaatan aset berupa bekas jeti atau dermaga bongkar muat batu bara milik PT PKN itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan PT PKN di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, kerja sama tersebut merupakan hasil pembahasan panjang dengan perusahaan untuk mengoptimalkan aset yang sudah tidak digunakan bagi kegiatan pertambangan.
Menurutnya, kebutuhan terhadap fasilitas pelabuhan baru semakin mendesak karena infrastruktur kepelabuhanan yang tersedia saat ini belum beroperasi secara optimal. Salah satu kendalanya adalah kondisi alur Sungai Kayan yang kerap mengalami pendangkalan.
“Ke depan, kita tentu membutuhkan pelabuhan baru karena kondisi pelabuhan yang ada saat ini di Kabupaten Bulungan belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi sungai di sekitar pelabuhan, terutama aliran Sungai Kayan, yang kerap mengalami pendangkalan,” ujar Syarwani saat ditemui PeluangNews di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dia berharap, pemanfaatan bekas jeti tersebut dapat menjadi alternatif akses kepelabuhanan untuk mendukung kegiatan bongkar muat barang, khususnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bulungan.
Menurut Syarwani, keberadaan pelabuhan yang memadai memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran pasokan barang ke daerah. Distribusi yang lebih lancar diharapkan dapat meminimalkan risiko kelangkaan sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Selain itu, aktivitas kepelabuhanan juga berpotensi mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan pelabuhan dan desa-desa yang berada di sepanjang jalur distribusi barang.
“Dengan adanya fasilitas pelabuhan tersebut, kita berharap ketersediaan barang di Kabupaten Bulungan tetap terjaga, harga barang menjadi lebih stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Meski demikian, pemerintah daerah belum menetapkan target waktu penyelesaian pengembangan pelabuhan. Syarwani menegaskan, pemanfaatan aset tersebut membutuhkan kajian komprehensif, mulai dari perencanaan, desain pengembangan, hingga penyusunan peta jalan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana menindaklanjuti MoU dengan melibatkan kalangan akademisi. Selain menggandeng Universitas Padjadjaran, pemerintah daerah sebelumnya telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk mengkaji alur pelayaran di kawasan jeti eks tambang milik PT PKN.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan kelayakan fasilitas pelabuhan, termasuk kemampuan alur pelayaran dalam mendukung operasional jangka panjang. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan tahapan pengembangan berikutnya.
Di sisi lain, Direktur PT Pesona Khatulistiwa Nusantara Tria Suprajeni mengatakan, penyerahan aset merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan fasilitas yang masih memiliki nilai guna dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setelah kegiatan operasional pertambangan berakhir.
“Sejak awal, kami memang sudah merencanakan bahwa ketika operasi di suatu daerah selesai, aset-aset yang masih memiliki manfaat bagi daerah akan kami serahkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah,” ungkap Tria usai acara.
Dia menjelaskan, penyerahan aset tersebut dilakukan melalui skema hibah murni. Perusahaan juga melengkapi penyerahan aset dengan kajian akademis untuk membantu pemerintah daerah merencanakan pemanfaatannya secara optimal.
“Keberadaan aset produktif yang dapat dimanfaatkan kembali berpotensi mengurangi dampak penurunan aktivitas ekonomi setelah kegiatan pertambangan berakhir. Bahkan, pengembangan fungsi baru pada aset tersebut dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Menurut Tria, pelabuhan ini juga berpotensi melayani kebutuhan logistik kabupaten lain di sekitar Bulungan, seperti Tana Tidung dan Malinau, apabila didukung perencanaan matang dan permintaan yang memadai.
Meski tidak terlibat langsung dalam pengelolaan setelah penyerahan, PT PKN menyatakan tetap akan memberikan dukungan. Perusahaan masih memiliki kawasan bekas tambang yang dikembangkan untuk kegiatan perkebunan dan peternakan, yang ke depan juga membutuhkan fasilitas pelabuhan untuk mendukung mobilitas dan distribusi.
“Pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan sehingga manfaat aset tersebut benar-benar dapat dirasakan,” pungkas Tria.
