PeluangNews, Denpasar – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilaporkan terjadi di 11 provinsi mendapat penanganan khusus di Bali mulai Sabtu 17 Oktober 2026.
Ombudsman RI mencatat wilayah terdampak meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.
Di Bali, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerapkan sistem ganjil genap berdasarkan pelat nomor kendaraan mulai 17 hingga 19 Oktober 2026 sesuai Surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM.
Pada 17 Oktober, kendaraan pelat ganjil yang boleh mengisi, sementara 18 Oktober untuk pelat genap. Kebijakan dibarengi pembatasan pembelian maksimal 20 liter untuk roda empat dan 3 liter untuk roda dua.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, untuk mengurai antrean yang sempat mengular hingga satu kilometer di SPBU Banyuasri Buleleng.
Pihaknya menjalankan layanan jemput bola dengan jerigen khusus.
“Jadi untuk jerigen ke pelanggan langsung, upaya kami untuk jemput bola ke SPBU dengan titik antrean kepadatan tertinggi,” kata Ahad.
Setiap jerigen berisi 3 liter Pertalite yang dituangkan langsung ke tangki kendaraan dan wadahnya diambil kembali petugas.
Untuk memperkuat stok, dua kapal tanker MT Pangkalan Brandan dan MT Asian Rigel sandar di Terminal Manggis Karangasem dan Fuel Terminal Sanggaran Denpasar pada Jumat 16 Oktober membawa total 20 juta liter Pertalite.
Target stok pada 17 Oktober mencapai 48 juta liter yang diklaim cukup untuk 14 hingga 15 hari ke depan.
Pertamina juga menambah 16 mobil tangki, mengerahkan 100 personel TNI Kodam IX/Udayana sebagai operator SPBU malam hari, serta mengoperasikan 66 SPBU selama 24 jam dengan pengawalan Patwal Polda Bali.
Ombudsman RI melalui anggota Abdul Ghoffar menyatakan akan melakukan pendalaman dan investigasi terkait penyebab gangguan pasokan, apakah karena keterlambatan kapal, perencanaan stok, atau faktor distribusi.[]
