PeluangNews, Jakarta — Ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah mulai diantisipasi pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah mitigasi melalui pengamanan sumber air, pembangunan jaringan irigasi, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit guna menjaga produktivitas pertanian dan memastikan pasokan air tetap tersedia bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi sektor pertanian maupun layanan air bersih.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan air melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi volume tampungan di sejumlah bendungan.
“Untuk mengantisipasi El Nino, kami membentuk Satgas. Karena yang terdampak tidak hanya irigasi dan sawah yang kekeringan, tetapi mungkin di beberapa titik SPAM dan bendungan juga akan mengalami kekeringan,” ujar Menteri Dody dalam Infratalks di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Dody, pembentukan Satgas diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian PU, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan unit organisasi terkait lainnya, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif.
Meski demikian, langkah mitigasi sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah menjalankan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau.
“Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia,” katanya.
Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu wilayah prioritas program tersebut. Selain itu, sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur juga mendapat perhatian karena kerap menghadapi krisis air saat musim kemarau.
Selain memperkuat ketersediaan sumber air, Kementerian PU juga mendorong pembangunan jaringan irigasi tersier untuk memastikan distribusi air ke lahan pertanian berlangsung lebih efektif dan efisien.
“Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier,” tegasnya.
Penguatan infrastruktur irigasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional dan mendukung target swasembada pangan.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga menyepakati pendataan serta pembangunan jaringan irigasi dilakukan secara simultan. Langkah ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dijalankan lebih awal dan tepat sasaran.
“Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud,” tegas Menteri Dody.
Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU berupaya menjaga produktivitas pertanian nasional di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan.
