PeluangNews, Makassar – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Provinsi Sulawesi Selatan resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sejak 31 Juli 2026 sebagai penanda dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Empat sekolah yang berada di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone tersebut kini melayani sebanyak 1.508 siswa dari keluarga prasejahtera.
Beroperasinya empat SRT ini menjadi bagian dari percepatan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan mampu membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Dody.
Seiring dimulainya aktivitas belajar mengajar, Kementerian PU terus menyelesaikan berbagai utilitas pendukung agar seluruh fasilitas pendidikan dapat beroperasi secara optimal. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Barru, misalnya, percepatan penyediaan air bersih dilakukan melalui penyambungan jaringan PDAM yang dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Selama proses penyelesaian tersebut, kebutuhan air bersih tetap dipenuhi menggunakan mobil tangki sehingga pelaksanaan MPLS maupun kegiatan belajar mengajar tidak mengalami hambatan.
Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PS) Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Kompleks pendidikan tersebut mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur beserta instalasi pengolahan limbah, sistem penyediaan air bersih, lapangan olahraga, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Seluruh infrastruktur dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama.
Dari total 1.508 siswa yang telah diterima, sebanyak 446 siswa menempuh pendidikan di Sidrap, 393 siswa di Barru, 340 siswa di Tana Toraja, dan 329 siswa di Bone. Memasuki tahun ajaran baru, kawasan sekolah mulai dipenuhi aktivitas para siswa yang datang bersama orang tua mereka dan disambut kepala sekolah, guru, serta wali asuh yang akan mendampingi proses pendidikan maupun kehidupan di asrama.
Secara keseluruhan, Kementerian PU tengah membangun sembilan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sulawesi Selatan. Hingga kini, tujuh sekolah telah memulai MPLS, yakni di Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Sinjai, Barru, Sidrap, Tana Toraja, dan Bone.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng dan Wajo dijadwalkan memulai MPLS pada gelombang berikutnya setelah penyelesaian tahap akhir utilitas pendukung sehingga seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal sejak awal kegiatan belajar mengajar.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menegaskan, keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari rampungnya konstruksi fisik, tetapi juga dari berfungsinya seluruh infrastruktur untuk mendukung proses pendidikan secara berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini juga sejalan dengan Visi PU 608, khususnya target menuju nol persen kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang memperluas akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, Kementerian PU terus menghadirkan infrastruktur pendidikan yang aman, fungsional, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
