PeluangNews, Surakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), perluasan jaminan sosial, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis sekaligus meningkatkan daya saing pekerja Indonesia di tengah dinamika dunia kerja.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026).
Yassierli mengatakan, berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun pemerintah berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
“Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyempurnakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program tersebut tidak hanya memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi, tetapi juga akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar pekerja lebih siap kembali memasuki pasar kerja.
Selain itu, pemerintah terus memperluas cakupan perlindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, hingga ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan Indonesia.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Kemnaker juga memperkuat program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional guna memastikan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi,” kata Yassierli.
Ia juga mengajak kalangan pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat sinergi dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif.
“Kerja sama menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menekankan pentingnya memperkuat organisasi serikat pekerja agar mampu menjawab berbagai tantangan di dunia ketenagakerjaan.
“Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat,” kata Said Iqbal.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia semakin inklusif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pekerja.
