PeluangNews, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pihaknya menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan 997.200 ton bantuan pangan beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026.
“Penyaluran dilakukan untuk alokasi Juli hingga September 2026,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Menurut dia, program tersebut menjadi bagian dari jaring pengamanan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, serta memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Setiap penerima, lanjut Amran, akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk masing masing bulan alokasi. Seluruh bantuan disalurkan sekaligus.
“Kami menugaskan Bulog untuk melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras kepada 33.244.408 penerima sebanyak 10 kilogram per penerima untuk tiga bulan alokasi, yaitu Juli sampai dengan September 2026 yang penyalurannya dapat dilakukan 1 kali,” kata Amran yang juga Menteri Pertanian itu dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (2/8/2026).
Dia menambahkan, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai Rp 17,52 triliun.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap kedua dimulai serentak pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rachmi menjelaskan, momentum tersebut dipilih untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini, momennya sangat bagus dan tepat,” ujar Rachmi, menandaskan.
Bapanas juga membuka peluang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi lokasi penyaluran bantuan apabila memiliki kapasitas gudang yang memadai dan lokasinya dekat dengan penerima manfaat.
“KDKMP yang sudah ada, bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur,” kata dia.
Penetapan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi ketiga yang telah diperbarui Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10 Juli 2026.
Bapanas menggunakan data tersebut melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial dan BPS.
“Saat ini jumlah penerima bantuan pangan juga masih sama dengan tahap pertama sebelumnya. Totalnya 33.244.408 penerima bantuan pangan. Kita menggunakan DTSEN versi ketiga yang di update tanggal 10 Juli kemarin, yang sudah di update oleh BPS,” kata Rachmi.
Bapanas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog di masing masing wilayah agar penyaluran berjalan lancar.
“Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100%,” tutur Rachmi, menambahkan. []
