PeluangNews, Jakarta – Di saat Menteri Kehutanan didesak mundur di Senayan, di ujung gambut Kalimantan, satu petugas Manggala Agni masih memikul selang sendirian.
Jam tiga pagi itu embun tidak turun. Yang turun adalah abu.
Di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, senter kepala milik S (32), anggota Manggala Agni Daops Kalimantan Barat, adalah satu-satunya cahaya. Di depannya, gambut sedalam tiga meter membara. Tidak ada api menjulang, hanya asap putih tebal yang keluar dari perut bumi, panasnya tembus sol sepatu.
S sudah di sana sejak 22 Agustus, hampir dua bulan ia tidak pulang.
“Satu regu kami 6 orang, wilayah jaga kami 864 hektare. Jadi kalau dibagi, satu orang 144 hektare. Itu kalau dihitung di atas kertas. Di lapangan, kalau angin kencang, api bisa lari 1 hektare dalam 15 menit. Kami kejar pakai apa?” katanya lewat sambungan telepon yang putus-putus, Selasa (14/10) malam, saat ia baru selesai memadamkan.
Data yang ia sebut itu bukan keluhan. Itu fakta yang diungkap di DPR.
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita dalam rapat kerja Agustus lalu mengungkap ketimpangan itu. Data Kementerian Kehutanan sendiri mencatat luas karhutla di Kalbar mencapai 38.310,86 hektare hingga Agustus 2026. Sementara personel Manggala Agni yang disiagakan hanya 265 orang untuk seluruh Kalbar.
Artinya, satu petugas memikul beban menjinakkan api di area seluas lebih dari 144 hektare. Atau setara 200 lapangan sepak bola, untuk satu pasang paru-paru.
Pemerintah Bilang Mampu
Di Jakarta, 400 kilometer dari asap Kalbar, narasi yang dibangun berbeda.
Tawaran bantuan pemadaman dari negara ASEAN ditolak. Alasannya, Indonesia masih mampu menangani.
Mampu yang mana? Data SiPongi+ (Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) Kementerian Kehutanan mencatat, hanya dalam 24 jam pada 14 Oktober sore, hotspot di Sumatra melonjak dari 0 menjadi 1.558 titik. Di Kubu Raya sendiri, jarak pandang Selasa pagi tinggal 800 meter.
“Kalau dibilang mampu, saya tidak tahu mampu yang di mana. Helikopter water bombing datang sehari dua kali, habis itu kami lagi yang siram pakai selang. Gambut itu tidak bisa padam disiram dari atas, harus dibongkar, disiram sampai ke akar,” kata S.
Keluhannya senada dengan yang disuarakan di Senayan. Pada 4 Desember 2025, Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur jika tidak mampu.
Pernyataan itu kembali menguat pada Agustus 2026. Bahkan Senin (12/10) kemarin, pemuda di Palangka Raya menggelar aksi di depan hotel tempat Menteri menginap, mendesak pencopotan karena karhutla sudah tiga bulan tanpa tanda pemadaman total.
BNPB hingga 12 Oktober masih melaporkan 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di 6 provinsi, terbesar 513,89 hektare di dalam Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, rumah terakhir orangutan.
Upah Sesak Napas
Yang tidak pernah masuk dalam konferensi pers adalah harga yang dibayar petugas. Masker N95 yang seharusnya ganti tiap 8 jam, dipakai S selama tiga hari karena logistik terlambat. Sepatu PDL-nya jebol di bagian depan karena menginjak bara gambut.
Dokter Paru di RSUD Soedarso Pontianak yang merawat beberapa petugas Manggala Agni mengatakan, hampir semua petugas datang dengan gejala bronkitis akut setelah 2 minggu di lapangan.
“Rontgen paru mereka seperti perokok 20 tahun, padahal mereka tidak merokok. Mereka menghirup partikel karbon 24 jam,” kata dokter itu yang enggan disebut namanya.
Di rumah, istri S di Pontianak menyiapkan nebulizer untuk anaknya yang berusia 4 tahun. Asap Kalbar sudah sampai ke dalam rumah.
“Anak saya batuk terus sejak Agustus. Bapaknya lawan api di hutan, anaknya lawan asap di rumah. Kami lawan asap dua-duanya,” kata istrinya via telepon.
S hanya bisa terdiam.
Hutan Rusak untuk Energi?
Di tengah kelelahan itu, datang kabar baru dari Jakarta. Pada 7 Oktober 2026, di forum Investor Daily Summit, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk bahan baku biofuel B50 hingga B100.
Luas hutan rusak itu sendiri diakui pemerintah dalam SK Menteri Kehutanan No. 406 Tahun 2025, hampir dua kali luas Pulau Jawa.
Bagi S, angka 12,7 juta hektare itu bukan angka proyek. Itu adalah tempat ia hampir mati kehabisan napas.
“Kalau hutan rusak mau dipakai energi, terus hutan kami yang terbakar ini mau dibilang hutan rusak juga? Lalu ditanami sawit energi? Kami padamkan untuk apa kalau akhirnya ditanami lagi?” tanyanya.
Pertanyaan itu yang kini menggantung bersama asap di atas Kalimantan.
S mematikan senternya. Pukul 04.15 pagi, ia harus kembali menyiram. Satu selang, 144 hektare, dan satu napas yang tersisa. []
