PeluangNews, Jakarta – Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengakui masih ada mafia perberasan, sehingga harga naik meski stok beras 4 juta ton.
“Dulu, kalau tidak ada stok, harga naik kan? Wah, menterinya salah nih. Impor. Sekarang banyak beras, apa alasannya lagi? Tidak impor, apa lagi alasannya? Berarti memang ada mafia dari dulu. Ini harus diberesin,” ucap Amran, dikutip Jumat (25/9/2026).
Menurut dia, praktik perdagangan yang melanggar ketentuan perlu ditindak agar margin di rantai pasok tidak membebani konsumen.
“Nggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” kata Amran.
Dia mengungkapkan, pemerintah telah memproses 102 tersangka dalam kasus perberasan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola perdagangan beras.
“Tersangka ada 102 tersangka. Sampai detik ini untuk beras,” ujarnya.
Pemerintah juga menindaklanjuti sekitar 25 perusahaan dalam kasus terbaru terkait beras fortifikasi.
Produk yang terbukti bermasalah bisa ditarik dari peredaran, sementara pelaku usaha dapat menghadapi tindakan hingga proses hukum.
Amran mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan kecukupan pasokan, tetapi juga menjalankan intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga beras.
Langkah yang ditempuh antara lain operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, dan penguatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita sekarang operasi pasar, bantuan pangan beras juga disalurkan untuk 33,24 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian beras SPHP ada penambahan 1 juta ton untuk stabilitas harga,” imbuhnya.
Mentan Amran mengutarakan pihaknya terus memantau pergerakan pasokan dan harga di pasar dengan harapan tekanan harga beras segera mereda.
Amran menilai ketersediaan stok yang besar semestinya memberi ruang lebih luas bagi pemerintah untuk menstabilkan harga beras.
Oleh sebab itu, ketika harga masih tinggi, perhatian juga diarahkan pada tata niaga beras.
Dia menambahkan persoalan perberasan tidak hanya terkait jumlah stok. Diakui
stok beras nasional dalam kondisi aman, dengan ketersediaan lebih dari 4 juta ton.
Di sisi pasokan, Amran memastikan cadangan pemerintah memadai untuk intervensi, dengan stok nasional lebih dari 4 juta ton sebagai penyangga ketersediaan.
“Penguatan pasokan, operasi pasar, bantuan pangan, program SPHP, serta penindakan pelanggaran tata niaga dijalankan bersamaan agar harga beras lebih terkendali di tingkat konsumen,” pungkas Mentan Amran Sulaiman. []
