PeluangNews, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan langkah untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto nantinya diminta mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan pada Kamis untuk membahas surat pengunduran diri yang telah diserahkan langsung oleh Gibran.
Setelah rapat tersebut, MPR akan melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut Muzani, forum tersebut akan membahas berbagai langkah yang perlu ditempuh lembaga legislatif dalam merespons pengunduran diri Gibran.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026)
Muzani menjelaskan, MPR mempunyai batas waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu 14 hari setelah MPR menerbitkan surat permintaan pengajuan calon wakil presiden. Dalam periode tersebut, Prabowo harus menyampaikan dua nama kandidat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Baca Juga:MPR Berharap Prabowo-Gibran Mampu Ciptakan Indonesia Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing
Sebelumnya, Gibran mendatangi kompleks parlemen dan menyerahkan sendiri surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis siang.
Proses penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan yang memakan waktu sekitar 20 menit. Meski demikian, Muzani menyebut Gibran tidak menyampaikan secara terperinci alasan yang melatarbelakangi keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
MPR kini akan membahas tindak lanjut surat tersebut melalui tahapan internal lembaga sebelum memasuki proses penentuan wakil presiden pengganti. (Aji)
