Oleh: Edy Mulyadi
ADA yang aneh di panggung politik kita belakangan ini. Bukan aneh yang lucu, melainkan aneh yang terasa dirancang dengan cukup rapi.
Baru saja publik diguncang fakta berat: mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua jenderal polisi lainnya. Tuduhannya bukan perkara sepele. Penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Mabes Polri juga menyebut pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha sebagai sasaran penyadapan lain.
Modusnya dengan menyalahgunakan sistem LIMS. Log dihapus. Jejak dibersihkan. Bahkan pihak istana sudah menyebut tindakan tersebut mengarah pada perbuatan makar. Ini skandal intelijen kelas berat yang langsung menohok kedaulatan institusi kepresidenan.
Lalu, seolah dipicu tombol yang sama, tiba-tiba beredar kabar: Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Tak pelak, narasi ini langsung beredar di grup-grup chat WhatsApp. Spekulasi liar pun merajalela.
Dasco sendiri langsung membantah keras. Ia menyebutnya upaya pengalihan isu. Ia tidak salah. Justru dari pernyataan resminya itulah kita bisa membaca maksud di balik layar.
Pengalihan dengan Tiga Tujuan
Narasi pergantian Wapres ini, kalau dibedah, punya setidaknya tiga tujuan utama yang saling berkelindan. Pertama, dan yang paling kentara, adalah mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan ilegal. Skandal ini terlalu panas. Ia tidak hanya menyeret nama Listyo Sigit dan jenderal-jenderal lain yang kini sudah berstatus tersangka. Tapi juga membuka kemungkinan adanya aktor intelektual di belakangnya. Jika publik terus fokus pada pertanyaan “siapa yang memerintahkan dan untuk apa?”, maka ruang gerak kelompok yang merasa terancam akan semakin sempit. Maka, dilempar isu baru yang lebih menggiurkan. Publik yang semula bertanya soal makar intelijen kini sibuk menduga-duga apakah Dasco benar-benar siap naik.
Kedua, isu ini sengaja didesain agar terlihat masuk akal dengan mendompleng momentum putusan hukum yang menimpa Gibran. Narasi muncul tepat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Para pembuat rumor memanfaatkan keresahan publik atas status administrasi Gibran untuk menciptakan ilusi bahwa transisi kekuasaan Wapres ke tangan Dasco sudah di depan mata. Seolah-olah ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan segera. Padahal ini hanya kemasan agar spekulasi terasa lebih meyakinkan.
Ketiga, melempar nama elite Gerindra untuk menggantikan posisi Gibran adalah cara klasik untuk menciptakan kegaduhan baru. Tujuannya memecah soliditas koalisi. Dengan menempatkan Dasco sebagai calon pengganti Wapres, spekulasi langsung mengarah pada benturan antara kubu pendukung Prabowo dengan lingkaran keluarga Solo. Narasi internal menjadi ramai. Saling curiga tumbuh. Fokus terhadap kasus hukum yang sedang berjalan pun terpecah.
Padahal secara konstitusional, mekanisme pemberhentian dan pergantian seorang wakil presiden diatur ketat oleh UUD 1945. Tidak bisa terjadi secara instan hanya karena dokumen administrasi bermasalah atau karena rumor di media sosial. Isu Dasco menjadi Wapres baru, dengan demikian, murni merupakan trik smoke and mirrors politik. Asap yang tebal untuk meredam dampak berita penangkapan para jenderal penyadap.
Geng Solo Lagi?
Hasilnya ternyata cukup efektif, setidaknya untuk sementara. Media yang semula membongkar modus penyadapan kini beralih membahas rumor pergantian. Percakapan di ruang publik bergeser dari soal pelanggaran hukum dan ancaman terhadap privasi presiden menjadi soal siapa yang lebih pantas duduk di kursi nomor dua.
Politik memang penuh tipu daya. Tapi tipu daya yang terlalu kentara justru bisa menjadi bumerang. Operasi asap ini mungkin berhasil mengaburkan pandangan sesaat. Namun asap, sejauh apa pun menyebar, pada akhirnya akan hilang. Dan ketika asap itu sirna, yang tersisa hanyalah fakta mentah yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan: kasus penyadapan ilegal yang masih menunggu jawaban tuntas.
Tapi sepertinya ada yang luput dari kalkulasi para pengalih isu. Pada akhirnya, upaya licik ini pasti terbongkar. Dan itu terbukti. Tak perlu waktu lama, publik pun langsung paham apa yang terjadi.
Bukan itu saja. Rakyat yang sudah cerdas pun langsung bisa membaca siapa di balik operasi norak ini: Jokowi dan Geng Solonya! Jangan tanya dan tuntut bukti. Untuk perkara licin seperti ini bukti sering seperti, maaf, kentut. Tercium baunya, tapi tak teraba fisik dan terlihat warnanya.
Sama seperti siapa pemberi perintah penyadapan presiden kepada Listyo Sigit. Pernyataan resmi pemerintah memang belum ada. Tapi bahwa Jokowi di belakang skandal ini sudah menjadi common sense.
Pada titik ini, firman Allah dalam QS Ali Imron ayat 54 menemukan pembuktiannya.
“Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya [sebaik-baik perancang/penyusun rencana]”.
Jadi, apa benefit yang mereka petik? Nyaris tak ada. Yang terjadi justru rakyat makin paham, bahwa mereka benar-benar kelompok penghalal segala cara untuk mencapai tujuan. Dan itu berarti, mereka adalah musuh bersama! [*]
[Penulis adalah wartawan senior]
