PeluangNews, Padang-Bonus demografi dan kekayaan potensi daerah bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan strategi yang tepat. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan investasi, produktivitas, dan peluang kerja mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Barat (Sumbar) menyusun strategi pertumbuhan ekonomi secara terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan berbasis potensi daerah dinilai penting untuk memanfaatkan bonus demografi sekaligus mendukung target Indonesia Emas 2045.
Bima menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026).
Menurut Bima, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.
Dia menilai, ambisi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 harus diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan yang konkret. Dalam hal ini, kepala daerah memiliki peran penting untuk mengarahkan kebijakan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan keunggulan ekonomi wilayah masing-masing.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujarnya.
Bima juga mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan ekonomi apabila tidak diimbangi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja. Besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan memperluas aktivitas ekonomi.
Karena itu, arah pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan Asta Cita, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah. Pembangunan juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, perubahan tren pasar kerja turut membuka peluang baru bagi daerah, termasuk melalui pengembangan pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs yang semakin diminati generasi muda. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Di sisi lain, Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah. Ada sejumlah komponen lain yang harus diperkuat, mulai dari investasi, konsumsi, produksi, hingga ekspor.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” jelasnya.
Untuk itu, Pemda perlu memahami struktur ekonomi masing-masing daerah agar kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menggerakkan sektor-sektor produktif.
Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah hilirisasi komoditas unggulan daerah. Melalui pengolahan lebih lanjut, komoditas yang sebelumnya dijual dalam bentuk bahan mentah dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar, membuka peluang ekspor, serta meningkatkan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Bima juga meminta kepala daerah mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan ekonomi wilayah, mulai dari ketepatan strategi hingga kedalaman perencanaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
