
PeluangNews, Jakarta – Pembayaran utang kereta cepat Whoosh terhadap China menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.
Dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9/2026), Purbaya mengatakan, beban dari skema restrukturisasi tersebut relatif lebih ringan dari perkiraan sehingga masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, dia mengutarakan telah akan melibatkan perusahaan special vehicle mission (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu untuk mengelola utang KCJB di bawah pemerintah.
Sejauh ini Purbaya mempertimbangkan Indonesia Investment Authority (INA) serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menjalankan mandat tersebut.
Tetapi mengingat beban cicilan yang relatif lebih ringan, ia membuka peluang menunjuk hanya satu SMV untuk mengelola utang Whoosh.
“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” kata dia.
Proses peralihan tanggung jawab pengelolaan utang proyek KCJB dari Danantara ke Kemenkeu direncanakan pada 15 September 2026.
Usai dialihkan ke pemerintah, Menkeu Purbaya berencana mengembangkan proyek Whoosh ke wilayah lainnya. Dia menargetkan jalur Whoosh dapat diperpanjang hingga ke Jawa Timur.
“Nanti kami tarik ke Jawa Timur. Kan jadi punya saya (pemerintah), punya SMV kan itu kereta cepatnya. Kami akan tarik ke Jawa Timur. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik,” tuturnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebutkan pelibatan perusahaan di bawah Kemenkeu dalam proses restrukturisasi utang Whoosh akan memberikan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun.
Dia meyakini SMV atau BLU Kemenkeu memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola utang Whoosh.
Salah satu perusahaan SMV dapat membukukan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. []








