PeluangNews, Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan program dan tugas perkoperasian. Salah satu prioritasnya adalah penguatan kelembagaan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Penegasan tersebut disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kemenkop serta anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Kemenkop mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional KDKMP. Tambahan anggaran itu terutama ditujukan untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan koperasi.
“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting maupun KDKMP,” kata Ferry.
Anggaran Rp103 Miliar Bukan Khusus Podcast
Ferry juga meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Rp103 miliar yang disebut dialokasikan untuk podcast. Ia menegaskan, anggaran tersebut bukan diperuntukkan khusus bagi produksi podcast, melainkan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas Kemenkop secara keseluruhan.
Menurut Ferry, alokasi tersebut mencakup fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, serta dukungan tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional agar kebijakan serta program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas.
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.
Anggaran Kemenkop Harus Terukur
Ferry mengatakan dukungan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memastikan berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia. Hal itu mencakup koperasi eksisting yang terus diperkuat maupun KDKMP yang tengah dikembangkan.
Ia menegaskan seluruh kebutuhan anggaran Kemenkop harus diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja kementerian. Penggunaannya juga harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta hasil yang terukur.
“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tegas Ferry.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kemenkop. Ia meminta agar kebutuhan anggaran kementerian ke depan diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.
Penguatan tersebut, kata Eko, perlu dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta penyediaan tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.
“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Eko. (Aji)
