PeluangNews, Jakarta – Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).
Demonstran yang berasal dari sejumlah kampus dan organisasi, antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul itu berlangsung hingga malam hari.
Aksi mereka berhasil ‘memancing’ Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, keluar dari Gedung DPR untuk menemui mahasiswa di luar gerbang, di Jalan Gatot Subroto.
Sebelumnya, Dasco dan Saan memberikan keterangan pers bersama perwakilan mahasiswa setelah pertemuan yang berlangsung tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.
Setelah itu kedua pimpinan DPR tersebut berjalan bersama para mahasiswa menuju titik aksi di depan kompleks parlemen.
Dasco dan Saan tampak berbincang dengan sejumlah mahasiswa. Setibanya di lokasi, massa langsung meminta mereka menyampaikan secara langsung hasil pertemuan di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara.
“Kami teman-teman ingin mendengarkan langsung,” kata seorang demonstran di atas mobil komando.
Dasco dan Saan memenuhi permintaan tersebut dan naik ke atas mobil komando yang digunakan massa aksi. Mereka didampingi sejumlah mahasiswa yang sebelumnya mengikuti audiensi di dalam Gedung Nusantara I.
“Kasih jalan, jangan ada yang anarkis. Kita di sini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar orator di atas mobil komando.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI menerima audiensi elemen mahasiswa yang menggelar demonstrasi tersebut. Saat audensi, Dasco dan Saan didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dan wakilnya,
Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam.
Para mahasiswa Universitas Trisakti mengusung konsep “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengungkapkan, terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa dalam aksi tersebut, yakni:
Memulihkan ekonomi dan politik nasional.
Memberantas ini kompetensi pejabat publik. Mengembalikan supremasi sipil.
Menurut Arief, ketiga tuntutan tersebut memiliki sejumlah poin turunan.
1. Pemulihan Ekonomi dan Politik Nasional
Dalam tuntutan ini, mahasiswa meminta pemerintah:
Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik.
“Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik,” kata Arief.
2. Pemberantasan Inkompetensi Pejabat Publik
Mahasiswa juga meminta:
Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik.
3. Pengembalian Supremasi Sipil
Pada poin ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu:
Menolak UU Polri.
Membebaskan seluruh tahanan politik. Menghentikan tindakan represif aparat.
Menolak militerisme di ranah sipil.
Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. []
