PeluangNews, Jakarta – Massa yang mengatasnamakan Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG (Makan Bergizi Gratis) menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut moratorium pembangunan dapur baru untuk program MBG.
Tuntutan para pemilik atau investor dapur MBG itu disampaikan saat demonstrasi di depan Lapangan IRTI, dekat Halte Transjakarta Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T), Herwil Junaidi, pembangunan dapur MBG dilakukan menggunakan dana pribadi para investor.
“Menggunakan dana pribadi, tidak sepeser pun menggunakan dana negara,” kata Herwil.
Dia menegaskan bahwa kebijakan moratorium berdampak pada operasional dapur MBG, terutama di wilayah 3T.
“Kami ditagih-tagih oleh perbankan, rentenir, dan tukang-tukang yang belum kami bayar. Sampai sekarang, dapur SPPG kami terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar itu, kami juga bayar internet, dan listriknya,” ujarnya.
Herwil mengungkapkan, sekitar 6.000 dapur MBG hingga kini belum dapat beroperasi akibat moratorium itu.
“Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Dan yang sudah PKS (perjanjian kerja sama) itu ada 645 SPPG di SK pertama,” katanya.
Dia menilai, tidak beroperasinya ribuan dapur tersebut telah menimbulkan kerugian miliaran rupiah karena belum ada kepastian operasional dari BGN.
“Satu dapur itu, itu diperkirakan Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Gitu lho. Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan,” ucap Herwil.
Baru-baru ini Kepala BGN Nanik S Deyang mengaku bahwa pihaknya akan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG.
Kebijakan itu diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum merata di sejumlah daerah.
Selain itu, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.
BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Langkah terakhir, kata Herwil, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” ujar Nanik. []
