PeluangNews, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Cilacap menemukan sekitar 100 calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan dari lebih dari 300 titik yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Temuan tersebut diperoleh setelah dilakukan verifikasi lapangan menyusul evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di daerah itu. Sejumlah titik diketahui tidak memiliki bangunan, masih berupa rumah tinggal, atau berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menegaskan bahwa temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Kami ingin pelaksanaan MBG di Cilacap tertib dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya saat menerima audiensi DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Cilacap, Paguyuban Mitra SPPG, dan Paguyuban Tani Merdeka di Ruang Rapat Wakil Bupati Cilacap, Senin (22/6/2026).
Meski melakukan penataan dan pengawasan lebih ketat, Ammy memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di Kabupaten Cilacap.
“Program MBG tidak akan dihentikan di Kabupaten Cilacap. Yang perlu dilakukan adalah memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Ammy, langkah pembenahan dilakukan setelah kasus keracunan yang menimpa lebih dari 100 siswa di wilayah Cilacap Utara pada akhir April lalu. Pemerintah daerah kemudian memperketat persyaratan pendirian dapur MBG, mulai dari kelayakan bangunan, sertifikasi halal, dokumen lingkungan, hingga kesesuaian tata ruang.
Ia menegaskan, tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan membangun generasi yang lebih sehat. Karena itu, kualitas makanan, higienitas dapur, serta kepatuhan terhadap standar operasional harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga disampaikan kalangan pedagang pasar. Ketua DPD APPSI Cilacap, Mustangin Mulyana, menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.
Menurutnya, MBG telah menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan pedagang pasar, petani, peternak, dan pelaku usaha kecil lainnya sehingga keberlangsungannya perlu dijaga.
“Kami mendukung penuh program MBG dan berharap pelaksanaannya terus diperbaiki agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan,” kata Mustangin.
Audiensi tersebut digelar setelah aksi damai di Alun-Alun Cilacap yang diikuti ribuan mitra SPPG, pedagang pasar, peternak, dan petani. Mereka menyuarakan dukungan terhadap program MBG sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola SPPG agar lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Versi ini menempatkan “100 calon SPPG tak memenuhi syarat” sebagai headline dan inti berita, sementara dukungan terhadap MBG menjadi penguat di bagian akhir.
