PeluangNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fondasi pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dengan melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS, Rabu (19/8/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Henry dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta. Pengisian jabatan tersebut menjadi langkah awal OJK menyiapkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mandat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Friderica menegaskan, keberadaan BMKS memiliki ekspektasi besar dari negara, terutama untuk memperbaiki tata kelola perdagangan mineral dan komoditas strategis yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
“Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia,” kata Friderica.
Menurut dia, Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima Indonesia.
Salah satu persoalannya adalah pembentukan harga sejumlah komoditas yang belum berlangsung di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki agar Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan nilai ekonomi sumber daya yang dimilikinya.
Karena itu, keberadaan BMKS diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan sekaligus menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih transparan. Dengan demikian, nilai tambah dari perdagangan mineral dan komoditas strategis dapat lebih optimal dinikmati Indonesia.
Friderica juga menyoroti perhatian Presiden terhadap BMKS dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Menurutnya, hal itu menunjukkan besarnya ekspektasi pemerintah terhadap OJK dalam memastikan penyelenggaraan BMKS berjalan sesuai mandat dan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK,” ujar Friderica.
Pengisian posisi Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan BMKS menjadi bagian dari persiapan OJK membangun kerangka regulasi, pengawasan, sekaligus mengembangkan ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Fungsi tersebut diharapkan mampu memastikan perdagangan berlangsung secara teratur, transparan, dan berintegritas. Selain itu, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk memperkuat pengelolaan risiko dan tata kelola dalam ekosistem BMKS.
Dengan persiapan kelembagaan dan regulasi sejak awal, OJK menargetkan BMKS dapat tumbuh sebagai bagian dari ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang kredibel.
Pada akhirnya, keberadaan BMKS diharapkan tidak hanya meningkatkan transparansi dan integritas perdagangan, tetapi juga memperkuat pembentukan harga di dalam negeri serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan komoditas strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional.
