PeluangNews, Jombang – Potensi ekonomi pesantren di Indonesia belum tergarap optimal. Dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, baru sekitar 2.000–3.000 koperasi pesantren (kopontren) yang dinilai telah menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan, sekitar 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi. Namun, sebagian besar masih membutuhkan penguatan kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), dan kapasitas usaha.
“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida.
Pernyataan tersebut disampaikan Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu turut dihadiri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, dan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif K.H. Abdussalam Shohib atau Gus Salam.
Menurut Farida, kesenjangan antara jumlah pesantren dan koperasi yang telah beroperasi secara sehat menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan ekonomi berbasis pesantren.
Terlebih, pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang relatif lengkap. Mulai dari santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, alumni, hingga masyarakat sekitar yang dapat menjadi basis konsumen sekaligus pelaku usaha.
Potensi tersebut perlu dikonsolidasikan melalui koperasi agar aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat dikelola secara terorganisasi, profesional, dan memberikan nilai tambah bagi anggotanya.
Empat Prioritas Penguatan Koperasi Pesantren
Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi mendorong empat aspek utama pengembangan koperasi pesantren.
Keempatnya meliputi peningkatan kualitas SDM dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan.
Farida menilai, pengembangan koperasi tidak cukup hanya dengan membentuk unit usaha. Pengurus harus mampu membaca kebutuhan ekonomi di lingkungan pesantren dan memastikan usaha yang dijalankan memiliki pasar yang jelas.
“Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” jelasnya.
Baca Juga:Koperasi Desa Merah Putih Jadi Strategi Pemerintah Bangun Ekonomi Desa, Ini Kata Wamenkop
Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan anggota maupun lembaga pembiayaan.
Koperasi dengan tata kelola sehat, kegiatan usaha terukur, dan prospek pasar yang jelas dinilai memiliki peluang lebih besar memperoleh akses pembiayaan, termasuk dari perbankan.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Kementerian Koperasi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan, mulai dari pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan.
“Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, kopontren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Farida.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa koperasi pesantren memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang mandiri dan berkeadilan.
Menurutnya, pengembangan koperasi harus bertumpu pada prinsip kepemilikan bersama dan pengelolaan kelembagaan yang jelas agar usaha dapat bertahan lintas generasi.
Muhaimin berharap koperasi pesantren dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan yang keberhasilannya bisa direplikasi secara lebih luas.
Dengan penguatan kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan, koperasi pesantren diharapkan tidak hanya menjadi penunjang aktivitas internal, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. (Aji)
