Oleh: Edy Mulyadi
HABIS sudah. Gerak-gerik politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini benar-benar terkunci. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 adalah palu godam yang mematikan. Putusan itu membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazahnya yang saat itu diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Isinya clear. Tegas dan tanpa ampun. Suket ijazah itu batal. Artinya? Secara hukum, dokumen itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sah, Gibran kini berdiri di atas landasan hukum yang keropos.
Lalu, apa yang tersisa? Upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Peninjauan Kembali (PK) ke MA? Lupakan saja. Para pakar hukum tata negara seperti melantunkan koor. Ada Bivitri Susanti, Margarito Kamis, Yusril Ihza Mahendra, dan Mahfud MD. Mereka sudah satu suara. Segala bentuk upaya hukum lanjutan dari pihak Gibran dipastikan akan sia-sia dan menemui jalan buntu.
Alasannya sederhana saja. Di PTUN, yang berperkara dan kalah itu pemerintah, dalam hal ini Kemendikdasmen. Bukan Gibran. Tergugat tidak punya hak mengajukan PK.
Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra pun sudah mengonfirmasi hal ini. Gibran itu bukan pihak berperkara di MA, melainkan cuma pihak intervensi. Jadi, mau menggugat lewat pintu mana lagi? Objek sengketanya sendiri sudah lenyap begitu suket dinyatakan batal dan tidak sah. Masuk akal jika Mahfud MD menyebut rencana Gibran bertarung di PTUN sudah terlambat dan tidak ada gunanya.
Beban ini rupanya sudah terlalu berat untuk dipikul. Pada Selasa, 10 November 2026 pagi, Gibran sudah menghadap Presiden Prabowo Subianto. Kepastian ini disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan. Di sana, kata Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Sebuah langkah yang, jujur saja, paling realistis di tengah badai yang makin membesar.
Mengapa membesar? Karena di Senayan, mesin politik sudah mulai menderu. Pada hari yang sama, 50 anggota DPR dari 6 fraksi resmi meneken surat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait skandal ijazah ini. Ini bukan lagi sekadar gertakan sambal. Ini adalah pintu gerbang menuju proses pemakzulan (impeachment).
Mundur atau Dimundurkan?
Sekarang, mari kita bedah pertanyaan krusialnya. Bagi rakyat dan negara, mana yang lebih baik? Gibran mundur sukarela, atau dipaksa mundur lewat pemakzulan?
Jawabannya tegas: Gibran jauh lebih baik mundur secara sukarela secepatnya. Mengapa?
Ada tiga alasan fundamental. Pertama, efisiensi energi bangsa. Jika sengketa ini dipaksa masuk ke ranah HMP di DPR, energi politik kita akan terkuras habis. Sidang demi sidang akan menyita perhatian publik. Bukan mustahil kegaduhan politik akan eskalatif. Padahal, pemerintahan Prabowo butuh fokus penuh untuk mengejar target-target pembangunan dan ekonomi yang sedang menantang.
Kedua, kepastian hukum dan stabilitas. Mundur secara sukarela memberikan kepastian instan. Negara tidak perlu disandera oleh ketidakjelasan status seorang Wakil Presiden berbulan-bulan lamanya. Proses transisi pengisian kursi Wapres yang baru bisa berjalan lebih mulus sesuai konstitusi.
Ketiga, moralitas publik. Pemimpin yang legawa mundur saat legitimasinya rontok akan memberi teladan berharga bagi generasi mendatang. Ini adalah jalan keluar yang santun, soft, dan terhormat.
Sebaliknya, jika bertahan dan memilih opsi “dimundurkan”, dampaknya akan buruk. Proses pemakzulan di DPR yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi tontonan yang mengoyak tenun sosial kita. Belum lagi potensi proses pidana terkait dugaan pemalsuan atau penyelundupan pasal Suket yang sempat disentil Mahfud MD. Itu akan menjadi akhir karier politik yang sangat menyakitkan dan memalukan. Lagi pula, bukankah dia datang ke Prabowo untuk menyatakan niatnya mengundurkan diri? Masa mau balik kanan? Nggak malu, apa?!
Pilihan kini ada di tangan Gibran. Karpet merah hukum sudah digulung. Pintu Senayan sudah mulai dikunci. Mundur dengan kepala tegak demi menyelamatkan mukanya sendiri? Atau bertahan sampai rakyat dan konstitusi memaksanya turun dengan cara yang pahit? [*]
