PeluangNews, Jakarta-Persoalan banjir di kawasan Tangerang dan sekitarnya tidak selalu bermula ketika hujan turun. Jauh sebelum air meluap ke permukiman, persoalan bisa terbentuk di sepanjang aliran sungai: sedimentasi yang terus menumpuk, alur yang semakin menyempit, hingga sampah yang menghambat perjalanan air menuju hilir.
Kondisi itulah yang ditemukan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menyusuri Kali Angke sepanjang sekitar 3,5 kilometer bersama Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran pemerintah daerah, beberapa waktu lalu.
Dengan menggunakan perahu karet, Dody melihat langsung kondisi sungai yang menjadi salah satu bagian penting dari sistem aliran air di kawasan Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta. Peninjauan tersebut bukan sekadar melihat kondisi fisik sungai, melainkan mengidentifikasi persoalan yang selama ini memengaruhi kapasitas alirannya.
Dari perjalanan tersebut, Dody menemukan dua persoalan utama yang perlu mendapat penanganan bersamaan, yakni pendangkalan dan penyempitan sungai.
Pendangkalan terjadi akibat sedimentasi yang mengurangi kedalaman sungai. Sementara itu, penyempitan alur dipengaruhi penumpukan sampah dan material yang membuat ruang aliran air semakin terbatas.
“Saya hari ini ingin melihat dengan mata kepala sendiri masalahnya apa. Dari hasil peninjauan, ada dua hal yang harus kita bereskan. Pertama, pendangkalan yang perlu ditangani melalui pendalaman atau normalisasi sungai. Kedua, penyempitan yang juga harus kita atasi dengan mengembalikan lebar sungai kepada kapasitas semula,” kata Dody.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan mengeruk dasar sungai. Lebar aliran juga menjadi faktor penting agar air dapat bergerak dengan kapasitas yang memadai, terutama ketika curah hujan meningkat.
Dody menilai normalisasi tanpa diikuti upaya mengatasi penyempitan hanya akan menyisakan persoalan yang sama. Kedalaman sungai mungkin bertambah, tetapi kapasitas alirannya tetap terbatas apabila ruang sungai terus berkurang.
“Jangan hanya pendalamannya saja yang dikerjakan, tetapi penyempitannya juga harus dibereskan. Kalau tidak, sungainya akan semakin sempit. Sebesar apa pun tanggul atau sheet pile yang kita bangun, kalau kapasitas sungainya terus berkurang, persoalan banjir tidak akan selesai,” ujarnya.
Karena itu, Kementerian PU mendorong penanganan Kali Angke melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Normalisasi dan pelebaran sungai perlu berjalan beriringan dengan perbaikan tanggul, pembangunan sheet pile, serta evaluasi bangunan air yang berpotensi memengaruhi kelancaran aliran.
Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Sebab, persoalan Kali Angke tidak berhenti pada satu wilayah administratif. Aliran sungai yang melintasi kawasan perkotaan membuat dampak banjir dapat dirasakan masyarakat di sejumlah daerah sekaligus.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, persoalan Kali Angke memiliki dampak lintas wilayah, mulai dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Permasalahan Kali Angke ini berdampak terhadap banjir di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga wilayah Jakarta. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama,” kata Andra.
Pemerintah Provinsi Banten, lanjut dia, telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk menurunkan alat berat untuk mendukung normalisasi sungai. Pemerintah daerah juga terus memproses pembebasan lahan agar pekerjaan infrastruktur pengendali banjir dapat dilaksanakan.
Andra menyebutkan, sekitar 600 meter lahan telah dibebaskan pemerintah daerah untuk mendukung pekerjaan tersebut. Pembangunan fisik selanjutnya akan dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan dan hasil koordinasi antarpemerintah.
Di luar pekerjaan infrastruktur, persoalan Kali Angke juga berkaitan dengan bagaimana lingkungan sungai dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Sampah dan material yang dibuang ke badan sungai dapat mengurangi ruang aliran sekaligus memperberat pekerjaan pemeliharaan.
Normalisasi, pelebaran, maupun pembangunan tanggul pada akhirnya membutuhkan dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan. Tanpa pengelolaan sungai yang konsisten, sedimentasi dan penyempitan berisiko kembali terjadi.
Kali Angke menjadi pengingat bahwa pengendalian banjir bukan semata-mata tentang membangun infrastruktur ketika musim hujan mendekat. Lebih dari itu, diperlukan upaya menjaga fungsi sungai sebagai ruang aliran air, mulai dari hulu hingga hilir.
Sebab, ketika sungai kehilangan kedalaman dan lebarnya, air akan semakin sulit menemukan jalannya. Dan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya, persoalan tersebut bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut keamanan rumah, aktivitas ekonomi, dan kehidupan sehari-hari.
