PeluangNews, Banten – Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
Di Provinsi Banten, dukungan pemerintah pusat diarahkan pada sejumlah sektor, mulai dari penanganan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, hingga pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Banten memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian, hingga pariwisata yang perlu didukung ketersediaan infrastruktur memadai.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Banten punya potensi luar biasa, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Saya ingin Kementerian PU ikut membantu Pak Gubernur mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman ( Memorandum of Understanding /MoU) terkait penanganan jalan di Banten pada pekan depan.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dalam menentukan ruas jalan prioritas penanganan. Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.
Selain pembangunan konektivitas jalan, pengendalian banjir juga menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Dalam peninjauan lapangan bersama Gubernur Banten pada Jumat (30/10/2026), Menteri Dody menyusuri Kali Angke menggunakan perahu karet untuk melihat langsung kondisi alur sungai sekaligus mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menghambat aliran air menjelang musim hujan.
Dari hasil peninjauan tersebut, Menteri Dody menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, agar memasukkan penanganan penyempitan sungai ke dalam rencana pekerjaan.
Langkah tersebut melengkapi program normalisasi Kali Angke yang telah berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026.
“Kita petakan titik rawan, kita siapkan penanganan jangka pendek dan permanennya, dan kita dorong percepatannya bersama pemerintah daerah. Saya tidak ingin masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” tegas Menteri Dody.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody juga melihat kondisi Bendung Polor, bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang dahulu berfungsi mengalirkan air irigasi ke area persawahan. Kawasan yang sebelumnya merupakan area persawahan tersebut kini telah berkembang menjadi permukiman.
Hasil peninjauan menemukan indikasi adanya struktur di bawah bangunan jembatan yang berpotensi menghambat aliran air. Kementerian PU akan melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk memastikan kondisi dan fungsi struktur tersebut sebelum menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pembongkaran.
Untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan selama pekerjaan berlangsung, Menteri Dody menginstruksikan agar jembatan Bailey disiapkan terlebih dahulu sebagai akses sementara sebelum pembongkaran jembatan eksisting dilakukan.
“Kita mesti pasang Jembatan Bailey terlebih dahulu. Setelah itu baru jembatan ini bisa dibongkar untuk penanganan struktur di bawahnya. Kita tidak ingin pekerjaan ini justru mengganggu mobilitas masyarakat. Lokasi pemasangan jembatan Bailey perlu d
