KALAU politik Indonesia adalah sinetron, maka episode minggu ini judulnya: “Mencari Ijazah yang Hilang”.
Di berbagai daerah, dari Tugu Tani Jakarta sampai alun-alun Solo, dari mimbar kampus sampai mimbar masjid, satu suara menggema: Gibran mundur.
Mahasiswa turun, masyarakat bersuara, ulama bersikap. Tuntutannya sama: pemakzulan. Bukan karena benci personal, tapi karena logika paling dasar tentang pemimpin negara dilanggar.
Tiga partai yang dulu berada di pagar berbeda – PDIP, PKS, dan PKB – kini dikabarkan satu frekuensi. Bukan karena tiba-tiba cinta, tapi karena mereka membaca arah angin rakyat. Angin yang bilang: cukup.
Apa yang dituntut rakyat? Sederhana.
Pemimpin negara itu bukan sekadar soal duduk di kursi empuk. Dia harus punya dua hal: kapasitas intelektual yang memadai dan jiwa negarawan. Kapasitas untuk memahami konstitusi, bukan menghafal teks. Jiwa negarawan untuk mengutamakan negara di atas keluarga.
Inilah yang rakyat nilai tidak ada.
Dalam spanduk mahasiswa tertulis: “Kami mencari pemimpin, bukan petugas magang.” Dalam orasi ulama tertulis: “Negara ini butuh akhlak, bukan sekadar akal-akalan pasal siluman.”
Kritik paling pedas adalah soal syarat pendidikan. Massa menuding tidak ada transparansi ijazah SMA, minim rekam jejak akademik, minim kapasitas intelektual untuk debat kenegaraan. Apakah benar atau tidak? Biar saja Gibran yang menjawab dengan menunjukkan, bukan dengan bersembunyi di balik kekuasaan bapak.
Apakah dia belum mundur karena merasa sudah punya ijazah SMA? Atau karena sedang sibuk mencari cara agar dirinya tidak dimakzulkan? Dua-duanya terdengar seperti jawaban ujian yang tidak dikerjakan.
Gibran sebaiknya mundur daripada dimundurkan. Mundur itu terhormat. Dimundurkan itu sejarah mencatat sebagai aib.
Semua orang tahu kunci pemakzulan ini ada di dua orang: Prabowo dan Megawati. Prabowo sebagai Presiden yang harus menjaga marwah istana, Megawati sebagai penjaga gerbang ideologi nasionalisme. Selama keduanya diam, Gibran merasa aman.
Kenapa parpol belum tegas? Jawabannya satir dan jujur: karena mereka ikut andil meloloskan pasal siluman itu. Mereka yang ketok palu, mereka yang kasih karpet merah, mereka yang sekarang pura-pura kaget melihat karpet itu kotor. Ini yang disebut dosa kolektif. Mereka meloloskan, rakyat yang menanggung malu di mata dunia.
Secara etika, pemimpin yang lahir dari pasal siluman akan selamanya cacat etis. Secara moral, pemimpin yang minim kapasitas tapi dipaksakan naik adalah penghinaan terhadap akal sehat 280 juta rakyat.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Indonesia punya ribuan doktor, ribuan profesor, ribuan anak muda yang IPK-nya 4.0 dan bahasa Inggrisnya cas-cis-cus tanpa teks. Tapi yang duduk malah yang kalau ditanya konstitusi jawabnya muter-muter.
Itulah kenapa rakyat marah. Bukan karena Gibran muda, tapi karena muda tanpa isi.
Mundur, Mas Wapres. Sebelum sejarah yang memundurkanmu. []
