PeluangNews, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan dari lebih 58.000 kasus yang masuk selama hampir 12 tahun terakhir. Capaian tersebut setara dengan 60% dari total kasus yang tercatat hingga 3 November 2026.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, mengatakan penanganan kasus pertanahan masih menjadi salah satu fokus kementerian, terutama untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang telah menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya.
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN mencatat terdapat 21.000 kasus pertanahan yang merupakan sisa penanganan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut bertambah dengan 3.392 kasus baru yang masuk selama tahun ini.
Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 1.164 kasus telah berhasil diselesaikan hingga periode pelaporan.
Penanganan kasus pertanahan oleh ATR/BPN terbagi dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik pertanahan melibatkan individu, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi maupun telah menimbulkan dampak luas. Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Di sisi lain, upaya pemberantasan tindak pidana pertanahan juga membuahkan hasil melalui penyelamatan aset bernilai triliunan rupiah.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan ATR/BPN berhasil menyelamatkan aset dengan nilai sekitar Rp5,286 triliun sepanjang 2026.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar,” papar Hendra.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja penanganan Target Operasi (TO) justru mengalami peningkatan.
Pada 2025, ATR/BPN menangani 102 TO. Jumlah tersebut meningkat menjadi 120 TO pada 2026. Dari total target operasi tahun ini, sebanyak 100 TO telah berhasil diselesaikan, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 10 TO.
Peningkatan penyelesaian target operasi tersebut menjadi salah satu indikator penguatan langkah ATR/BPN dalam menangani tindak pidana pertanahan, sekaligus melindungi aset dari praktik mafia tanah.
