PeluangNews, Antalya, TURKIYE – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat aksi pengendalian perubahan iklim melalui perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan energi bersih. Upaya tersebut diarahkan agar berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Kamis (12/11/2026). Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan Indonesia tidak menempatkan pembangunan ekonomi dan aksi iklim sebagai dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
“Indonesia tidak akan memilih antara pembangunan dan aksi iklim. Visi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: kita harus mewujudkan keduanya,” ujar Hashim.
Salah satu langkah konkret yang dipaparkan adalah penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman El Niño. Pemerintah meningkatkan jumlah personel penjaga dan pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang, dengan dukungan lebih dari 25.000 warga lokal, sistem peringatan dini, serta pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional.
Di sektor kehutanan, pemerintah juga memperluas program perhutanan sosial yang telah menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga di lahan seluas 8 juta hektare. Sementara itu, penetapan hutan adat telah mencapai 400.000 hektare, dengan target meningkat menjadi 1,4 juta hektare pada 2029.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah menegaskan tidak akan membuka kawasan hutan primer bagi perluasan pertanian. Peningkatan produktivitas akan difokuskan pada lahan-lahan yang telah terdegradasi.
Indonesia juga memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, termasuk mangrove dan padang lamun sebagai penyimpan karbon biru, dengan target konservasi 30% wilayah perairan nasional. Di bidang energi, pemerintah memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt.
Dalam upaya mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia memperkuat strategi penurunan emisi melalui Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional (NAP).
Hashim juga menekankan pentingnya keadilan pembiayaan iklim global. Indonesia mendorong negara maju merealisasikan komitmen pendanaan iklim minimal US$300 miliar per tahun pada 2035, serta mendukung mobilisasi pendanaan hingga US$1,3 triliun per tahun melalui Baku to Belém Roadmap.
“Tidak boleh ada negara yang terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan atau teknologi,” tegasnya.
Di tingkat domestik, pemerintah turut memperkuat instrumen pendanaan hijau melalui mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) dan operasionalisasi Sistem Registri Nasional Unit Karbon
